Soal Penundaan Pemilu: Ada Lobi dari Penguasa kepada Ketum Parpol di Panggung Belakang

Optika.id. menurut Erving Goffman, sosiolog Amerika Serikat berkebangsaan Kanada, kehidupan sosial bagai teater. Ada panggung depan dan panggung belakang. Begitu pula kehidupan politik: ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung belakang seringkali menggambarkan realita suatu kejadian yang tidak tampak di panggung depan.

Suara lantang 3 ketum parpol (ketua umum partai politik), Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) ternyata didrive oleh seorang penguasa untuk melontarkan isu penundaan pemilu 2024. Itu semua diceritakan oleh seorang petinggi parpol koalisi di balik panggung belakang politik.

Menurut dia, yang tidak mau disebutkan namanya, ada lobi dari penguasa kepada petinggi-petinggi parpol koalisi. Dia kisahkan lobi tersebut dilancarkan 2 pekan sebelum Muhaimin Iskandar melempar isu penundaan pemilu. Ada lima parpol koalisi yang diajak bicara secara terpisah, yaitu Golkar, PKB, PAN, PPP, dan NasDem. Pertemuan itu tidak langsung dan bersama-sama. Penguasa itu minta agar kelima partai ini mendukung opsi penundaan pemilu karena pemerintahan Kabinet Kerja dinilai tak berjalan optimal akibat pandemi.

Empat parpol yaitu Golkar, PKB, PAN, dan PPP saat itu dikabarkan langsung setuju dengan opsi penundaan pemilu. Sementara NasDem disebut pikir-pikir. Skenario untuk melempar isu penundaan pemilu disusun setelah mendapat dukungan empat parpol. Awalnya Golkar yang diminta jadi parpol yang pertama kali membunyikan isu tersebut, lalu diikuti PKB, PAN, dan PPP.

Ternyata PKB mengambil inisiatif lebih dulu membunyikan isu. Kemudian Golkar mengikuti di acara serap aspirasi petani sawit. Lalu PAN di urutan ketiga. Sedangkan PPP ternyata hingga saat ini menyatakan belum bersikap terhadap isu penundaan pemilu tersebut. PPP, melalui Sekjennya menyatakan masih mempelajarinya.

Sementara itu Ketum PDIP maupun Ketum Gerindra kabarnya belum dilobi secara langsung. Ternyata PDIP menolak usulan ini, sementara Gerindra melalui Kamarussamad menyatakan menolak, namun belakangan menyatakan melarang semua anggota Gerindra berbicara kecuali Ketumnya sendiri. Sampai hari ini tampaknya Gerindra masih menunggu perkembangan.

Skenario wacana ini bakal dibawa ke Sidang Istimewa MPR. Menurut dia sampai hari ini suara masih belum kuat karena mayoritas suara menolak. Tampaknya ada scenario seperti ini yang menyebabkan Gerindra bersikap diam terlebih dahulu. Melihat arah anginnya.

Menurut Andi Mallarangeng memang sudah ada desain untuk menunda pemilu dengan atau tanpa amandemen Konstitusi. Lalu beberapa tokoh Ketum (Ketua Umum) parpol atau menteri kabinet didorong menyuarakan hal itu. Wacana ini, menurut Mallarangeng, secara gamblang sebagai upaya testing the water. Kalau tidak ada reaksi keras yang menentang maka hal ini akan berlanjut, kata Mallarangeng.

Sementara itu Dr Abdul Aziz, pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya, menganggap ada rekayasa sistematik para elite politik untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tiga periode. Caranya? Seperti arisan berantai di mana dari satu partai ke partai lainnya menggulirkan isu pemilu ditunda, perpanjangan masa jabatan, Jokowi tiga periode, ungkapnya. Menurut Aziz jika pemilu (berhasil) ditunda, maka posisi mereka di parlemen dan kabinet ikut pula diperpanjang tanpa harus lewat pemilu.

Menurut Aziz aktor itu bukan tunggal. Jika tunggal tapi ada kolaborasi. Menurut Aziz mereka adalah elite politik yang sedang dirasuki pikiran kotor dan nafsu kuasa yang tak alang kepalang. Apa pun dihalalkan, yang penting tetap berkuasa, urainya penuh ekspresif.

Begitu pula Wawan Sobari, pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya, menduga meskipun muncul dari mulut 3 Ketum parpol agak susah menolak arah imaje masyarakat bahwa didrive dari Istana.

Pihak Istana Membantah Ada yang Mengarahkan

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak Istana membanta ada yang mengarahkan para ketum parpol. Faldo Maldini, Staf Khusus Mensesneg, membanta Pemerintah mengarahkan para ketum untuk mewacanakan dukungan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Pemerintah masih sibuk dan fokus mengatasi Covid 19.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," kata Faldo kepada wartawan, Senin (28/2/2022). Menurutnya usulan itu murni aspirasi dari partai politik. Dia menekankan tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (28/2/2021).

Sebagaimana kita telah ikuti berbagai berita tentang wacana penundaan pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu itu dilontarkan pertama kali oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin Iskandar ada banyak pengusaha dan masyarakat ingin menunda pemilu. Penundaan pemilu itu dimaksudkan agar pemerintah dan masyarakat bisa melakukan perbaikan ekonomi setelah didera Covid 19.

Usulan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, tentang penundaan pemilu itu segera disetujui dan dikembangkan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pernyataan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terjadi dalam dialognya dengan sejumlah petani sawit di Riau.

Belakangan Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN, dengan lantang mengikuti usulan Cak Imin tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, menyatakan setuju dengan usulan penundaan pemilu. Alasan yang disampaikan Zulhas Hasan mirip dengan narasi Bahlil dan Cak Imin, yaitu masalah ekonomi. Bahkan diperpanjang dengan dampak perang Rusia dan Ukraina

Tulisan Aribowo

Editor Amrizal Ananda Pahlevi

Editor : Pahlevi