Luhut: Big Data Ingin Pemilu Ditunda. Itu Kesalahan Logika, Kata Aziz.

Optika.id. Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Kemenko Marves, menyatakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden berdasarkan big data. Menurutnya big data kira-kira 110 juta dari percakapan masyarakat yang menyayangkan dana Rp 100 triliun untuk pemilu, katanya dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022).

"Kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kisah LBP di depan Deddy Corbouzier.

Isi big data tersebut disimpulkan LBP sebagai pendapat kritis masyarakat tentang pemilu 2024 yang bakal menelan biaya Rp 100 triliun. Pemilu 2024 dianggarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp 100 triliun disayangkan oleh masyarakat dalam big data tersebut.

" Katanya, kita coba tangkap dari publik, yaitu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," kisahnya yang menggambarkan masyarakat menyayangkan hal tersebut.

Lebih jauh LBP mendeskripsikan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan, katanya.

"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," kilahnya.

Menanggapi pendapat tersebut pengamat politik dari Pasca Sarjana Fisip Universitas Brawijaya, Dr Abdul Aziz, menganggap LBP telah melakukan logical fallacy (kesalahan logika) dalam metodologi.

Siapa pun disodorkan dengan isu uang Rp 100 triliun lebih bakal dihabiskan maka cenderung disayangkan, ditolak, kata Aziz. Menurutnya antara masyarakat menyayangkan uang untuk pemilu Rp 100 trilun dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan dua hal berbeda, urai Aziz kepada Optika.id lewat WhatsApp, Sabtu 12/3/2022.

Masyarakat dalam big data yang menyayangkan uang Rp 100 triliun lebih untuk pemilu 2024 tidak bisa diartikan sebagai rakyat ingin menundah dan memperpanjang jabatan presiden,

Menurut Aziz, LBP harus baca pemilu langsung sejak 2004 hingga saat ini menelan biaya besar sekali. Triliunan. Tapi masyarakat tetap berpartisipasi. Pileg (pemilu legislative) dan pilpres (pemilu presiden) 2019 juga pilkada (pemilu kepala daerah) serentak 2020 yang menelan uang trilunan juga tidak masalah. Rakyat berpartisipasi, urai dosen yang rajin riset itu.

Isu IKN yang menelan uang Rp 500 trilun kalau disodorkan rakyat pasti disayangkan dan ditolak rakyat. Apalagi dalam kondisi karut marut seperti ini. Kenapa Pemerintah tidak menundah? kata Aziz kritis.

Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu

Berbagai hasil survei tentang penundaan pemilu ternyata hasilnya mayoritas masyarakat tolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden.

Lembaga survei Y-Publica menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hasil survei mereka 80% lebih masyarakat menolak penundaan Pemilu. Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis 10/3/2022, menerangkan bahwa survei dilakukan pada 24 Februari-4 Maret 2022. Mereka mewawancarai langsung 1.200 responden yang terpilih secara acak berjenjang atau multistage random sampling. Mereka menyatakan surcei itu memiliki tingkat margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Rudi mengatakan hasil survei mereka menunjukkan sebanyak 81,5% menginginkan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, pada 14 Februari 2024. Hanya 12,9 persen dari seluruh responden yang tak keberatan jika pemilu ditunda sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia) sekitar hampir 60% masyarakat pendukung calon presiden menolak penundaan Pemilu.

"Kalau kita jumlah dan sebagainya, hampir 60 persen di pemilih capres di bakal calon presiden 2024 menyatakan memang tidak setuju," kata peneliti LSI, Denny JA, dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Denny JA mendeskripsikan hasil surveinya bahwa ada 77,2% pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang mengaku tidak setuju terhadap penundaan Pemilu, sedangkan 18,8% setuju. Selanjutnya, 76,7% pendukung Anies Baswedan tidak setuju pada penundaan Pemilu. Hanya 16,6% yang setuju. Begitu pula pendukung Ganjar Pranowo sekitar 69,3% menolak pemilu ditunda. Sebaliknya, 27,3% yang setuju. Menurut Denny para pemilih capres lain, mayoritas di atas 60% menyatakan menentang penundaan Pemilu. Rata-rata di bawah 30 persen yang menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda, urai enny JA.

Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mendapatkan hasil bahwa masyarakat ingin pemilu sesuai jadwal, yaitu 2024. "Teman LSN dalam survei ini menegaskan bahwa mayoritas publik 68,1% tidak setuju penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo," ujar Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 3 Maret 2022.

Hanya 20,5% responden yang menjawab setuju dan 11,4 persen menjawab tidak tahu. Survei ini dilakukan pada 12-24 Februari 2022 yang tersebar 34 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 1.537 responden. Metodologi survei secara acak bertingkat atau multistage random sampling, margin of error kurang lebih 2,5%, dan tingkat kepercayaan mencapai 95%.

Pelaksana Rencana Penundaan Pemilu

Laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, menduga Andi Widjajanto menyusun kajian ini lewat lembaga yang dibentuknya Laboratorium 45 atau Lab45. Lab45 yang dipimpin Andi Widjajanto membuat kajian soal amendemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di media sosial yang mendukung atau menolak wacana masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

Andi juga menyusun tiga skenario untuk menambah masa jabatan presiden. Dari hasil diskusi tersebut, skenario terbaik adalah mengamendemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden. Sedangkan dua skenario lain adalah perpanjangan selama delapan bulan atau satu tahun.

Andi juga disebut-sebut kerap berkomunikasi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo soal rencana amendemen konstitusi. Sejak memimpin MPR, politikus Golkar itu terbilang gencar mendorong amendemen untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara, yang pada masa Orde Baru dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara) dalam amendemen konstitusi disebut dapat manjadi pintu masuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Andi membantah terlibat dalam penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, perbincangannya dengan Jokowi hanya menyangkut Pemilu 2024.

"Tidak pernah sekali pun saya dan Presiden membicarakan perpanjangan masa jabatan, kata Gubernur Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), Senin, 7 Maret 2022.

Tampaknya hasil Lab45 itulah menjadi dasar LBP untuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Konon LBP menemui beberapa ketum (ketua umum) parpol (partai politik) untuk mewacanakan penundaan dan masa perpanjangan jabatan presiden. Awalnya Golkar diminta dulu untuk melontarkan isu tersebut, namun belum juga dilaksanakan oleh Airlangga Hartarto. Karena Hartarto belum juga melontarkan isu tersebut maka Muhaimin Iskandarlah yang memulai. Setelah itu diikuti oleh Hartarto dan Zulkifli Hasan (ketum PAN).

Menggelindinglah wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

Tulisan Aribowo
Editor Amrizal Ananda Pahlevi

Editor : Pahlevi