Optika.id - Partai Demokrat diketahui telah mengapresiasi terkait ketegasan sikap yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP dan juga Surya Paloh selaku Ketua Umum dari Nasdem yang telah menolak terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) serta wacana dari presiden tiga periode.
"Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Bapak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban," ungkap Jovan Latuconsina selaku Wasekjen dari Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya pada, Senin (14/3/2022).
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Jovan kemudian melanjutkan, bahwa membatasi masa kekuasaan presiden merupakan suatu amanat reformasi. Ia juga menekankan apabila pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang alamiah dan tidak perlu diutak-atik dengan sejumlah alasan.
"Reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu," terangnya.
"Bahkan pasca reformasi, alih-alih tunda Pemilu, yang ada justru malah percepatan Pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan pengalaman, kenapa kita berpikir tunda Pemilu," sambung Jovan.
Ia juga sempat menanggapi terkait pernyataan terakhir yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan adanya aspirasi publik.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
"Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan mengkhianati amanat Reformasi," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat. Bukan sebaliknya," Jovan menambahkan.
Reporter: Akbar Danis
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
