Optika.id - Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP diketahui telah mengkritik pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, terkait pernyataannya tentang big data bahwa sebagian besar pemilih ingin penundaan Pemilu 2024.
Hasto mengungkapkan, bahwa persoalan politik demokrasi mestinya menjadi wewenang Menteri dalam Negeri (Mendagri). Dirinya kemudian menantang Luhut agar dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya secara akademis.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri. Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah," ungkap Hasto dalam keterangannya pada, Selasa (15/3/2022).
Di lain sisi, dirinya juga kecewa terhadap pernyataan Luhut terkait alasan penundaan Pemilu 2024. Dikarenakan, hal tersebut berseberangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang telah tegas menyatakan penolakan.
Hasto juga sempat meminta agar Luhut dapat melakukan refleksi agar bisa bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Menurut dirinya, politik kekuasaan seharusnya berpihak kepada para rakyat, bukan pada para sekelompok elite, kepentingan ekonomi, ataupun politik.
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" terang Hasto.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Sebagai informasi, Luhut sebelumnya telah mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial, diketahui telah mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya juga mengklaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP telah mendukung wacana tersebut. Namun, nyatanya ketiga partai politik tersebut telah menolak terkait usulan penundaan Pemilu 2024.
"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," terang Luhut.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
