Optika.id - Gde Siriana selaku Komite Eksekutif dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengkritisi terkait sikap yang diambil oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang sempat mengungkapkan pendapatnya tentang penundaan Pemilu 2024 mendatang.
"LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," ungkap Siriana melalui keterangannya, Jumat (18/3/2022).
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Dirinya kemudian mengungkapkan bahwa Pemilu merupakan suatu bagian dari pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur konstitusi yang ada pada saat ini demi mendapatkan pemerintahan yang demokratis.
"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ujarnya.
Di lain sisi, Siriana kemudian mengkritisi Luhut yang ia anggap tidak konsisten dikarenakan menggunakan alasan terkait kondisi ekonomi berimbas dari pandemi Covid-19 ini. Padahal, pemerintah pusat juga tetap memaksakan pelaksanaan Pilkada disaat pandemi di 2020 lalu.
"Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat Luhut adalah Menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat," terangnya.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Diketahui sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan diketahui sempat bicara terkait penundaan Pemilu 2024. Luhut menyebut bahwa pemerintah melihat suara rakyat yang menginginkan Jokowi kembali menjabat setelah 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga menyebut bahwa pemerintah memiliki big data yang berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial. Menurutnya, data tersebut menunjukkan keinginan rakyat terkait penundaan pemilu.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," ungkap Luhut saat disiarkan melalui kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022) lalu.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
