Optika.id - Rahmad Handoyo Anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah pusat agar menyampaikan informasi secara utuh terkait vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Informasi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan vaksin, apakah masyarakat dapat memilih jenis vaksin yang diinginkan, hingga informasi mengenai vaksin halal.
Baca Juga: Pelindo Ungkap 65 Ribu Pemudik Pulang Lewat Pelabuhan Tanjung Perak
"Vaksin halal oke setuju, memang itu kewajiban, tapi perlu penjelasan (masyarakat) bisa memilih (jenis vaksin) tidak. Itu harus utuh (informasinya), bukan soal halal tidaknya lagi, soal vaksin, ini harus kita beri edukasi (ke masyarakat), beri sosialisasi tentang vaksin yang halal juga secara utuh, kemudian bisa tidak memilih vaksin informasinya juga harus utuh," ungkap Rahmad dalam keterangannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Dirinya juga menyatakan, pemerintah pusat harus memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait berapa jumlah vaksin halal yang ada, dan apakah masyarakat dapat memilih vaksin tersebut.
"Kalau memang bisa dan 500 juta vaksin itu komitmennya sekian persen halal, senang hati kita, kita support. Tetapi teman-teman pemerintah, saya tidak ingin dicap sebagai penghambat vaksinasi karena rakyat menginginkan halal tetapi halalnya sedikit. terangnya
Kalau ternyata barangnya ngga ada ternyata berebut halal ngga ada vaksinnya, mau berapa persentase tahap dua? wong sekarang aja masih 60 persen tahap dua," sambung Rahmad.
Baca Juga: Polda Jatim Gandeng Dishub untuk Berikan Atensi di Pelintasan KA Selama Mudik Berlangsung
Rahmad juga menjelaskan, tingkat sukses tidaknya vaksinasi tersebut tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, bahkan, pemerintah daerah juga memiliki suatu peran penting yang dapat menjalankan fungsi distribusi kepada masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Persentase sukses tidaknya vaksinasi tidak di pemerintah pusat, pemerintah pusat dalam rangka menyediakan, menyiapkan dan membeli pengadaan dan distribusi vaksin, tapi sukses tidaknya dari pemerintah daerah, gubernur, bupati dan para nakesnya," pungkasnya.
Reporter: Akbar Danis
Baca Juga: Berikut Ini Jam-Jam Favorit Masyarakat Saat Mudik dari Hasil Survei Kemenhub
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
