Optika.id - Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan big data soal penundaan pemilu milik internal. Hal ini menuai respons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa. Dia meminta Luhut untuk membuka data tersebut. Pasalnya, data tersebut sudah disampaikan ke ruang publik.
"Soal big data, ya, tentu yang pertama karena sudah diungkap ke publik dan sudah dijadikan sebagai argumentasi untuk melakukan wacana terkait penundaan pemilu atau 3 periode, ya. Tentu harus dibuka ke publik. Jadi nggak bisa, misalnya, itu istilahnya, dirahasiakan. Karena itu sudah masuk ke ruang publik," kata Saan Mustopa dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Tolak Jadi Menteri, Luhut Terima Tawaran Penasihat Prabowo
Saan berkomentar soal Luhut yang mengumpulkan data penundaan pemilu dengan jabatan politik sebagai Menko Marves. Dia menilai urusan data terkait pemilu sebaiknya dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.
"Ya, sebaiknya untuk big data terkait pemilu ya lebih bagus memang kalau diberikan pada Menko Polhukam. Karena itu domainnya," katanya.
Dia menduga Luhut punya kepentingan di balik pengolahan big data penundaan pemilu tersebut. Misalnya, kata dia, terkait kepentingan investasi.
"Mungkin Pak Luhut punya kepentingan lain. Bukan hanya untuk kepentingan pemilu tapi juga ada terkait dengan investasi, dan lain sebagainya. Karena kan itu terkait juga," tegasnya.
Baca Juga: Luhut Buka Suara Soal Korupsi Timah, Rugikan Negara 271 Triliun!
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) soal permintaan membuka big data 'penundaan pemilu 2024.' Menurutnya, data tersebut bukan data pemerintah, tapi data internal Luhut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Itu kan bukan data pemerintah. Internal Pak Luhut kok yang olah data tersebut," kata Jodi seperti dilansir detik, Minggu (3/4/2022).
Menurut Jodi, Luhut memiliki hak untuk membuka atau tidak data tersebut. Sebab big data tersebut katanya, tidak menggunakan anggaran pemerintah.
Baca Juga: Pesan Luhut ke Capres, Jadilah Eksekutor Seperti Jokowi
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
