Optika.id, Surabaya - Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi demonstrasi membawa 6 tuntutan, pada hari ini, Kamis (14/4/2022) di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.
Sebelumnya,Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP M. Faqih, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, aksi massa diperkirakan mencapai 3.000 orang dari gabungan 30 kampus yang mencakup UPN, ITS, Unair, Unesa, Unitomo dan lain sebagainya.
Baca Juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
Sementara itu, S. Andre Prasetyo Utomo Koordinator Aksi dari ABS mengatakan, gerakan aksi pada 14 April yang dimulai pukul 10.00 WIB itu adalah inisiatif dari berbagai kampus negeri dan swasta di Kota Surabaya, tanpa ada kaitan dengan aksi yang terjadi di Jakarta.
Alasan kita memilih tanggal tersebut karena tidak ada keberpihakan dari salah satu aliansi nasional manapun, murni dari inisiatif kawan-kawan BEM di Surabaya, jelasnya.
Andre juga menyebutkan, bahwa gerakan pada 14 April juga sebagai upaya menetralisir aksi, mengingat dari berbagai kampus di Surabaya juga ada yang masuk dalam keanggotaan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) maupun BEM Nusantara.
Gerakan rakyat adalah sebentuk gerakan yang diisi berbagai elemen masyarakat, yang menerima dampak dari kebijakan pemerintah dan stakeholder. Gerakan harusnya bisa bersatu agar cita-cita dapat tercapai, tambahnya.
Baca Juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana
Meski waktu pelaksanaan aksi mahasiswa tidak berbarengan, Andre juga menegaskan, bahwa pihak ABS mengapresiasi aksi yang sebelumnya digelar oleh BEM SI di Jakarta pada 11 April lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka membawa tuntutan terkait isu ekonomi sebagai pokok dasar tuntutan, yang kemudian di-breakdown menjadi enam poin tuntutan di antaranya mengusut tuntas mafia minyak goreng, turunkan harga minyak goreng, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pendistribusian dan produksi BBM pertalite dan solar.
Lalu meminta pemerintah agar menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), menunda pemindahan IKN sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan, dan mewujudkan reforma agraria.
Baca Juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf Usai Cederai Demokrasi, Ini Kata Pengamat
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
