Optika.id-Komisi B DPRD Surabaya menilai Program Dandan Omah atau perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, perlu dilakukan evaluasi dan sosialisasi ke masyarakat agar tepat sasaran.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun di Surabaya, mengaku, pernah ada warga yang datang menemuinya meminta untuk dilakukan bangun rumah, bukan renovasi atau perbaikan rutilahu.
Baca Juga: Armuji Minta Ada Skala Prioritas Untuk Program Bedah Rumah Surabaya
"Jadi agar ini tidak terjadi lagi harus disosialisasikan di setiap rayonnya dan dikomunikasikan agar warga tidak salah paham," ujarnya, Sabtu (16/4/2022).
John menilai, kualitas perbaikan bangunan rutilahu yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah bagus.
Bahkan, lanjut dia, bahan bangunan yang dipakai untuk merenovasi rutilahu tidak kalah kualitasnya dengan kualitas material yang digunakan untuk membangun gedung seperti apartemen, perumahan elite, mal dan lain sebagainya.
"Karena kualitas renovasi rutilahu yang dilakukan oleh pemkot sudah bagus, banyak warga yang berbondong-bondong ingin mengajukan rutilahu," kata John.
Menurut dia, Program Dandan Omah yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya pada 31 Maret 2022 tersebut telah membantu warga Kota Pahlawan dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
John mengatakan, program tersebut sebelumnya ditanggapi biasa-biasa saja oleh masyarakat, namun pada saat pelaksanaan menjadi sebuah nilai plus tersendiri. Hal ini dikarenakan dari program tersebut telah menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja baik sebagai tukang atau kuli bangunan yang melakukan renovasi rutilahu.
Diketahui program Padat Karya Rutilahu Pemkot Surabaya tahun 2022, Pemkot Surabaya menyasar 800 rumah dengan prioritas MBR yang lokasinya tersebar di 154 kelurahan se-Surabaya. Setiap satu unit rumah yang dibedah, melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari.
Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan belanja di toko galangan sekitar. Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp35 juta.
Jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.
Baca Juga: Festival Bedah Rumah Banyuwangi Sasar 327 Rumah Tak Layak Huni
John memastikan, pelaksanaan pembangunan rutilahu berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran Rp28 miliar dapat tersalurkan seluruhnya tanpa adanya penyelewengan dana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi nilai yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota itu sebetulnya sangat mudah diawasi dari segi kualitas bahan bangunan, begitu dengan gaji yang diberikan tenaga kerja bangunan. Kami dari legislatif tentu sangat mudah mengetahui jika ada penyelewengan dana," kata dia.
Dia menambahkan, ada beberapa catatan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya, yakni soal estimasi waktu kepastian eksekusi renovasi rutilahu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemkot Surabaya mengubah timetable eksekusi sehingga dapat dilakukan lebih cepat.
"Program yang diterima oleh masyarakat itu responnya sudah sangat positif dan bagus. Hanya waktu setelah survey hingga renovasi yang belum jelas, mungkin itu perlu diperbaiki sistem target waktunya," ujar John.
Terkait waktu renovasi, Wali Kota Eri Cahyadi sependapat dengan John Thamrun. Ia mengaku, saat ini kesulitan yang dialami oleh Pemkot Surabaya adalah ketika survei ditemukan ada rumah yang berdiri di atas lahan bukan milik pribadi.
Mengatasi masalah ini, Eri mengatakan, pihaknya akan melakukan perubahan Peraturan Walikota (Perwali) agar intervensi untuk warga MBR bisa tepat sasaran.
"Maka dari itu kami harus membuat terobosan, ketika rumah itu berdiri di lahannya PT KAI atau BBWS, tapi warga tersebut KTP-nya sesuai alamat itu, ya, tidak apa kami berikan intervensi," kata Eri.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
