Optika.id. Logika melanjutkan kabinet Indonesia Maju dengan mengusung Prabowo-Jokowi (Joko Widodo) dalam pemilu 2024, adalah tidak tepat, demikian pendapat Muhammad Arif Affandi, S.IP, MSi, pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, kepada Optika.id lewat WhatsApp, Senin, 18/4/2022. Pendapat Andik itu, sapaan akrab Muhammad Arif Affandi, untuk merespon Ketua Sekber (Sekretariat Bersama) Probowo-Jokowi yang mewacanakan mengusung capres-cawapres (calon presiden-wakil presiden) Probowo-Jokowi dalam pemilu 2024.
Pada Ahad, 17/4/2022, Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel, dalam keterangan tertulis, melontarkan pasangan Prabowo-Jokowi dalam pemilu 2024. Menurut Gisel wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dianggapnya bertentangan dengan konstitusi. Karena itu perlu alternative yaitu menyodorkan pasangan Prabowo-Jokowi untuk maju di Pemilu 2024.
Baca Juga: Sekber Prabowo-Jokowi Terbentuk, Netizen: Kartu Mati
Alasannya adalah untuk melanjutkan kerja Kabinet Indonesia Maju. Menurut Gisel sudah sepatutnya kerja Kabinet Indonesia Maju dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Jokowi.
Pendapat Gisel ditolak oleh Andik. Menurut Andik Sustainable development tidak harus merujuk pada aktor/pelaku pembangunan yang sama, tulisnya.
Harus melalui skema perencanaan pembangunan yang terukur, terstruktur dan rasional, dan visioner. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), misalnya, urai dosen yang rajin meneliti perilaku politik itu. Lebih lanjut Andik menguraikan bahwa RPJP Nasional 2025-2045 teknokratis pun, saat ini sudah mulai dibahas oleh Bappenas. Jika itu dilakukan maka yang terjadi adalah sustainable of power/elite daripada sustainable development.
Tidak Otomatis Kuat
Menurut Andik dilihat dari sisi electoral, tidak otomatis penggabungan Prabowo-Jokowi membawa dukungan suara yang kuat.
Karena basis pendukung kedua tokoh tersebut tentu berbeda dengan kontestasi 2019. Apalagi keduanya skrg dalam kolam yang sama di pemerintahan, urainya. Dari sisi personal Presiden Jokowi, wacana tersebut juga sama cerobohnya dengan skema perpanjangan masa jabatan presiden. Karena akan justru mendowngrade prestasi dan legacy Jokowi sebagai presiden, tertutup dengan narasi haus kuasa dan mencederai demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu Mahmud, S.IP, M.Si, dosen Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur, mengatakan bahwa kalau hal itu dilakukan maka sama dengan mengakali konstitusi. Itu buruk di mata masyarakat. kayak isu presiden 3 periode dan penundaan pemilu, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Senin, 18/4/2022.
Kayaknya dalam pemilu tidak otomatis menang kalau presiden maju lagi jadi wakil, urai peneliti PuSDeHam itu. Diakui oleh Mahmud bahwa setiap warga negara punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan, dan ini dijamin oleh konstitusi.Tapi apakah paslon (pasangan calon) ini punya potensi untuk menang? Belum tentu, karena bisa jadi, pemilih jokowi tidak akan memilih paslon ini karena jokowi ada di posisi kedua. Dan pemilih Prabowo mungkin tidak utuh lagi karena Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan dan wakilnya adalah jokowi.
Tulisan Aribowo
Editor Amrizal Ananda Pahlevi
Editor : Pahlevi
