Optika.id, Jakarta - Harvey Malaiholo, anggota Komisi IX DPR RI yang tertangkap basah sedang menonton video porno saat menghadiri rapat resmi di DPR RI, tidak diberi sanksi oleh MKD. Berbeda dengan kasus serupa yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris atau Filipina, mereka langsung mengundurkan diri.
Soal moral clarity atau standar etik dari kedudukan pejabat publik itu berlaku umum bahwa pejabat publik seharusnya tanpa kelihatan hukum pun dia tahu apa yang disebut noblesse oblige, kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (1/5/2022).
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Kekurangan Stok Pemimpin untuk Pilkada Jawa Tengah
Lebih lanjut, Rocky menjelaskan semakin noblesse maka obligasinya semakin tinggi, semakin dia mulia maka dia memperoleh beban moral yang harus dipertanggungjawabkan.
Poin kita bukan mempersoalkan privacy orang. Ya silahkan Anda nonton video porno di kamar tertutup Anda, itu urusan Anda. Tetapi, kalau waktu tugas Anda kemudian disita oleh kenikmatan privat Anda, itu yang melanggar public etik. Apalagi di ruang DPR atau lagi acara rapat Anda buka pornografi, itu artinya Anda hilangkan attention Anda untuk urusan publik karena Anda ingin nikmati urusan privat Anda, tegasnya.
Rocky menegaskan bahwa masyarakat membayar politisi untuk mengurus publik, bukan mengurus private pejabat tersebut. Dan etika di Inggris itu, walaupun masyarakatnya liberal, tapi etikanya tetap kuat.
Seliberal-liberalnya masyarakat Amerika, tapi pada soal-soal pembagian wilayah etik privat dan publik mereka ketat sekali, paparnya.
Rocky mengakui bahwa kita sering justru bolong karena berupaya untuk menyelamatkan seseorang lalu argumennya dibuat-buat.
Itu enggak ada. Perintahnya imperatif bagi orang itu. Jadi kalau orang itu nggak kita hukum, ya hukum saja sendiri sebelum mendapat hukuman sosial. Itu yang harus kita pelajari juga, paparnya.
Rocky lantas mencontohkan apa yang terjadi pada koruptor. Selama belum tertangkap, mereka masih menganggap tidak ada pelanggaran etik. Padahal undang-undang, tegas mengatur hal itu.
Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
Seorang pejabat publik bertemu dengan seorang pengusaha saja itu terlarang. Tapi bayangkan berapa banyak pertemuan di lapangan golf antara menteri dengan pengusaha. Itu kan sudah pasti korupsi. Karena dianggap bahwa itu memanfaatkan atau menjauhkan diri dari mata wartawan, paparnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di lapangan golf kata Rocky menjadi biasa pertemuan antara penguasa dan pengusaha, namun wartawan tidak mungkin ikut di situ, yang akan membahayakan.
Tapi anehnya, nanti cady juga tahu bahwa ini orang terkenal. Dia foto lalu bocor, ada pejabat ketemu pengusaha. Apa yang dibicarakan. Ya mungkin nggak ada yang dibicarakan, tapi itu nggak boleh. Kan itu intinya, tegasnya.
Rocky menyarankan agar pejabat publik harus lebih banyak lagi belajar tentang etika.
Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
Kita harus belajar tentang kedudukan, citra, dan etik. Itu yang nggak ada. Nggak ada juga di kabinet Presiden. Akhirnya langsung ke Pengpeng dan pengusaha sekaligus merangkap penguasa. Itu etika juga sudah nggak ada, pungkasnya.
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
