Optika.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, masih berada dalam tahap administrasi. Oleh sebab itu, KPK saat ini lebih berfokus pada hal pencegahan dalam proses pengadaan tersebut.
Ini karena masih dalam proses administrasi kemudian ada kemenangan tender di sana. Pelaksanaannya apakah sudah dilakukan? ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Baca Juga: MK Ingatkan Pembuat Undang-Undang Jangan Sering Ubah Syarat Usia Pejabat
Ali menjelaskan, untuk konteks penegakan hukum khususnya dalam aspek penindakan, harus memenuhi sejumlah unsur. Soal apakah sudah keluarnya uang negara atau belum dalam proses pengadaan tersebut, Ali menuturkan, perlu dikaji lebih lanjut. Atas dasar itu kemudian, KPK untuk saat ini lebih fokus pada hal pencegahan dalam proses pengadaan gorden tersebut.
Makanya kami lihat dari sisi pencegahannya, fokus ke situ dulu, bagaimana pelaksanaannya harus dipastikan sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa, ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan soal polemik anggaran Rp 48 miliar untuk pengadaan gorden di rumah dinas Anggota DPR. Pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR, kata Indra sudah diajukan sejak tahun 2009 namun anggaran tidak mencukupi.
Tiga belas tahun lalu (13) sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun, ujar Indra saat konferensi pers di Ruang Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Indra mengatakan, sebagian anggota dewan terpaksa membeli menggunakan uang pribadi gorden selama kurang lebih 13 tahun demi kenyamanan dan keamanannya. Pasalnya, gorden yang ada selama ini sudah tidak layak menutup pandangan dari luar.
Baca Juga: KPK Seharusnya Tak Periksa Kaesang, Tetapi Juga Selidiki!
Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah, ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui kemudian melalui situs resmi LPSE DPR, pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas DPR adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang menyampaikan harga penawaran sekitar Rp 43,5 miliar. PT Bertiga Mitra Solusi mengalahkan 48 perusahaan lainnya dalam tender tersebut.
Terungkap pula, harga penawaran yang disampaikan PT Bertiga Mitra Solusi lebih tinggi dibanding dua perusahaan lainnya yang diumumkan dalam situs resmi tersebut.
Baca Juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
Dua perusahaan tersebut yakni PT Panderman Jaya yang menyampaikan harga penawaran sekitar Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran sekitar Rp 37,7 miliar.
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
