Optika.id-Sejumlah warga mengusulkan ke Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, agar pemberian makanan tambahan (PMT) lansia yang sempat dikurangi karena dampak pandemi COVID-19, kini ditambah, seperti semula.
"Di wilayah kami, sebelum pandemi COVID-19 ada sekitar 120 lansia yang mendapatkan PMT, namun saat pandemi, anggaran PMT yang turun itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 lansia," kata seorang kader Surabaya Hebat Nuril Hidayati saat kegiatan reses Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Rungkut, Surabaya, Jumat (13/5/2022).
Baca Juga: Epidemiologi Imbau Peningkatan Covid-19 Jelang Libur Nataru
Lebih lanjut, Nuril mengatakan untuk menutupi kekurangan akibat anggaran yang terbatas tersebut, pihaknya terpaksa menggunakan dana kas supaya para lansia di wilayahnya tetap mendapatkan PMT.
"Melalui Pak Adi, kami berharap bisa disampaikan ke dinas kesehatan agar PMT untuk lansia ini bisa kembali seperti sebelum COVID-19," katanya.
Menyikapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, kebutuhan anggaran PMT membengkak cukup besar. Jumlahnya 33 ribu lansia tidak mampu, termasuk anak yatim, dan itu belum untuk jasa pengantar.
"Sehingga disepakati anggaran PMT tidak dinaikkan dulu karena mengukur kekuatan anggaran pemerintah kota. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang," ujar Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Jelang Nataru, Kemenkes: Masih Terkendali
Namun, lanjut dia, kenaikan anggaran PMT akan kembali diusulkan dalam pembahasan APBD Surabaya berikutnya. "Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji (wali kota dan wakilnya) menjabat sampai tahun 2024. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk mewujudkan itu. Kami di dewan bersama pemkot untuk terus menghitung kekuatan anggaran," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan PMT, sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga menjadi keluhan masyarakat saat reses berlangsung. Tidak sedikit warga yang kesulitan mendapatkan kesempatan di sekolah negeri karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari sekolah tersebut.
"Kami akan berkomunikasi dengan dispendik (dinas pendidikan) nantinya. Apakah diperlukan formulasi khusus dalam zonasi ini. Karena untuk penambahan sekolah sangat tidak dimungkinkan karena keterbatasan tempat dan kekuatan anggaran," kata dia.
Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Pneumonia China Tak Akan Jadi Pandemi Baru di Indonesia
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
