Optika.id. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka nyatakan dukungan calon presidennya untuk pilpres 2024 (pemilu presiden 2024). Dia Umumkan calonnya itu secara berseloroh di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 21/5/2022. Capresnya (calon presidennya) adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang.
"Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi. Pernyataan Jokowi tentang capresnya itu mendahului deklarasi Ketum DPP PDIP (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Megawati Soekarnoputri. Berkali-kali Sekjen, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dan beberapa tokoh sentral PDIP mengatakan capres PDIP menunggu keputusan Ketum DPP PDIP Megawati. DPP PDIP belum memutuskan capresnya.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Bahkan dari gestur politik DPP PDIP tidak menghendaki Ganjar sebagai capres PDIP. Hal itu tampak dari polemik dan konflik politik antara Puan Maharani dengan Ganjar. Gestur politik Puan dengan DPP PDIP jelas tidak menghendaki Ganjar diusung oleh DPP PDIP sebagai capresnya 2024. Karena itu pernyataan terbuka Jokowi tentang capresnya itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Jokowi telah berani melangkah begitu jauh tanpa arahan dari Megawati untuk urusan politik yang begitu penting yaitu capres 2024? Apakah di belakang panggung politik DPP PDIP telah ada deal politics antara Megawati dan Jokowi tentang capres dan Ketum DPP PDIP akan datang? Di sisi lain jika menyangkut tentang jabatan Ketum DPP PDIP sebenarnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda Megawati bakal lengser dari jabatannya.
Lepas dari panggung belakang DPP PDIP terasa ada perubahan skenario Istana. Semula kompetisi pilpres 2024 didorong untuk 2 pasangan capres dan cawapres, tetapi dengan munculnya KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) maka kompetisi pilpres 2024 menjadi 3 pasangan. Karena itu munculnya KIB merupakan desain dari political engineering. Menurut Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor STaf Presiden, ketiga ketum partai itu dipersilahkan melakukan langkah politis dengan membentuk koalisi politik sesuai kewenangan mereka. Semua itu its ok sesuai kewenangan mereka, urainya (Antara, 23 Mei 2022)
Pernyataan Jokowi tentang capres 2024 jelas tidak memasukkan Puan Maharani dalam skema capres dan cawapres Istana. Mungkin karena Puan telah diskema DPP PDIP untuk maju sendiri maka tidak mungkin Jokowi mengubah sikap Ketum DPP PDIP. Apalagi dia hanya petugas partai. Logika ini mengarahkan skema, Jokowi perlu kendaraan politik untuk mengusung Ganjar. Jika Ganjar tidak bisa diusung DPP PDIP maka harus ada kendaraan politik untuk itu. Deskripsi ini memperkuat munculnya KIB sebagai kendaraan Ganjar.
Apakah KIB bakal mengusung Ganjar-Hartarto sebagai pasangan capres 2024 akan datang? Hasil survei Indometer terbaru mungkin sedikit bisa menjawab pertanyaan di atas. Survei yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 27 April 2022 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi dan dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling) menunjukkan hasil yang menarik.
Elektabilitas Prabowo sebesar 22,5 persen sementara itu Ganjar 22,1 persen. Di urutan ketiga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraup elektabilitas 12,8 persen. Lebih lengkap, Indometer juga menampilkan elektabilitas nama-nama lain yang masih beredar dalam bursa calon presiden, yakni Agus Harimurti Yudhoyono 4,5 persen, Erick Thohir 4,0 persen, Khofifah Indar Parawansa 3,1 persen, dan Tri Rismaharini 2,3 persen, Puan Maharani 1,7 persen, disusul Andika Perkasa 1,2 persen, Airlangga Hartarto 1,1 persen, dan Mahfud MD 1,0 persen, urai Leonard S.B, Direktur Eksekutif Indometer, melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 15/5/2022 (Suarasumbar.id, 15/5/2022).
Yang menarik adalah hasil survei tentang capres dan simulasi capres dari Voxpol Center Research and Consulting dengan melakukan simulasi pasangan capres. Survei dilakukan Juli 2021. Jika dibuat pasangan Prabowo-Sandi hasilnya kedua pasangan itu unggul dengan 34 persen. Kemudian Anies-AHY 23,7 persen, dan Ganjar-Airlangga 19 persen. Survei itu dilakukan pada 22 Juni - 1 Juli 2021. Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon dengan metode mutistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 dari 34 provinsi, dan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +- 2,83 persen.
Survei Voxpol itu menunjukkan agak susah Ganjar dipasangkan dengan Hartarto jika ingin memenangkan Ganjar sebagai pengganti Jokowi. Baik Ganjar, Hartarto, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa, dan Istana sangat pintar menghitung konsekuensi elektabiltas tersebut. Artinya agak susah memasangkan Ganjar-Hartarto jika kemenangan yang menjadi tujuan utamanya.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Lalu Ganjar harus dipasangkan dengan siapa?
Said Didu, mantan Sekjen BUMN, melontarkan informasi menarik di twitternya. Didu menyoroti tentang pasangan capres yang digadang-gadang Jokowi untuk pilpres 2024. Said Didu merespon isu tentang pasangan Ganjar-Erick Tohir. Menurut Didu, dirinya mendapatkan informasi, Jokowi sudah sepakat dengan pemodal untuk mengusung pasangan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Infonya, bahwa calon ini yang disepakati Pak Dhe dengan para cukong," tulis Said Didu dikutip dari Twitter, Senin (23/5/2022). Ia menambahkan, partai politik pengusung juga sudah disiapkan untuk mengusung pasangan calon tersebut. Tidak lain adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). "Partainya sudah disiapkan yaitu koalisi Partai Golkar, PPP, dan PAN. Ayo rakyat cerdas,"imbuhnya
Sebelumnya, pengamat Politik KedaiKopi Hendri Satrio mencurigai pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu diarahkan oleh pihak di lingkaran Istana.
"Pertanyaan apakah ada arahan dari Istana? Karena ketiganya adalah partai koalisi pemerintah."
"Satu di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas nih maunya ke arah mana, bahkan ada isu ketumnya mau dilengserkan," ujar Hendri, dalam dialog Polemik MNC Trijaya secara virtual, Sabtu (14/5/2022).
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Sejak isu tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden bergulir, Hendri semakin curiga dengan munculnya gerakan maupun koalisi.
"Jadi begitu ada koalisi atau gerakan-gerakan, ini mau ngapain lagi Istana, sih?" Ucapnya.
Hendri juga melihat Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan adalah orang yang pernah menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024. Menurut Hendri mereka bertiga ketemu, bukan otomatis 2024 tetap jalan, walaupun Jokowi berkali-kali mengatakan itu, urainya. Dia menambahkan, tujuan koalisi ketiga partai tersebut masih misterius, karena berkali-kali ditanya jawabannya hanya berada di permukaan.
Tulisan Aribowo
Editor Amrizal Ananda Pahlevi
Editor : Pahlevi