Optika.id-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menyatakan pendataan data terpadu di Kota Surabaya yang akan dilaksanakan pada akhir Juni 2022 menyasar warga kalangan menengah ke bawah.
"Untuk saat ini skala prioritas akan menyasar masyarakat menengah ke bawah, dengan demikian program intervensi yang sudah ada akan lebih tepat sasaran," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan saat membuka kegiatan Pelatihan Instruktur Pendataan Data Terpadu Masyarakat Surabaya di Pemkot Surabaya, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: Surabaya Bergerak Jilid II: Gotong Royong Warga Hadapi Musim Hujan
Dadang mengatakan pelatihan instruktur (training of trainer) ini adalah memberikan pemahaman berdasarkan konsep dan cara mengumpulkan data. Sebab, jika ingin mengetahui keadaan sebuah keluarga, harus melakukan pendataan langsung ke lokasi.
"Ini adalah tindak lanjut BPS Jatim untuk memberikan pendampingan dalam proses pemutakhiran data. Karena, penduduk adalah objek dari pembangunan sebuah kota. Kalau tidak memiliki data berdasarkan karakteristik dan tidak punya kelengkapan akan menjadi sulit melakukan intervensi," kata Dadang.
Berdasarkan kebutuhan waktu dan program, lanjut dia, para instruktur nantinya melatih para petugas survei untuk menyesuaikan penerapan program Pemkot Surabaya berbasis pada data.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha memperbaiki database masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal ini sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan.
"Peserta Pendataan Data Terpadu Masyarakat Surabaya ini berasal dari beberapa PD, kecamatan dan kelurahan. Mereka akan melatih para petugas survei, untuk mengetahui dan membuat statistik kehidupan di tingkat RT/RW," kata Eri.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Rencanakan Bangun Rumah Pompa Air Baru pada 2025 Demi Atasi Banjir
Dia menjelaskan jika terdapat warga luar kota yang melakukan pengurusan pindah KK, harus dilakukan pemetaan. Apakah warga tersebut sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jika tidak, harus ada tandanya. Jangan sampai mereka yang baru pindah KK masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), nanti warga asli Surabaya yang betul-betul membutuhkan bantuan tidak tersentuh. Saya harus tuntaskan warga saya terlebih dahulu," ujar dia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan harapan dari pelatihan ini, Pemkot Surabaya bisa memiliki database yang valid.
Baca Juga: Sebanyak 238 Balai RW Surabaya Jadi Tempat Sinau dan Ngaji Bareng!
"Insya Allah tanggal 30-31 Mei dan 3-4 Juni 2022, instruktur akan melatih para petugas survei. Sebelum proses pendataan akan ada Rembuk Kampung di masing-masing RW, baru dilakukan proses pendataan yang dimulai pada akhir Juni 2022," kata dia.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
