Optika.id - Pengamat Hukum dan Tata Negara, Refly Harun turut mengkritisi penunjukkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) oleh Presiden Joko Widodo, untuk mengurus carut marutnya minyak goreng.
Menurut Refly Harun, penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi minyak goreng menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, kenapa Luhut Binsar Pandjaitan lagi? Apakah tidak ada orang lain.
Baca Juga: Tolak Jadi Menteri, Luhut Terima Tawaran Penasihat Prabowo
"Apalagi ada rumor yang mengatakan minyak goreng ini terkait dengan isu liar macam-macam, terkait dengan isu 3 periode dan lain sebagainya. Isu-isu liar ini sukar untuk diverifikasi dan klarifikasi," ungkap Refly Harun seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube-nya, yang berjudul 'Live! Jokowi Tunjuk LBP Urus Migor! PDIP,: Kesannya Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Kerja', Sabtu (28/5/2022).
"Yang jelas, tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa Luhut Binsar Pandjaitan lagi, apakah benar, sudah tidak ada orang yang mampu selain LBP dalam mengurusi setiap permasalahan di Pemerintahan Jokowi?" imbuhnya.
Kalau begitu, lanjutnya, sangat bergantung kepada personal wajah pemerintahan Jokowi ini. Walaupun kita fahami itulah wajah Indonesia secara keseluruhan.
"Ada dua yang mesti kita garis bawahi. Pertama, apakah penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan ini justru ingin meredam banyaknya orang-orang yang kemudian dicokok oleh Kejaksaan Agung, yang barangkali akan membongkar atau membuka lingkar persoalan yang lebih besar, yang menjerat lingkar istana. Dan justru yang paling menarik yakni, yang aktif membongkar kasus mafia minyak goreng ini bukan KPK, tapi kejaksaan. Ini menarik kan?" jelas Refly.
Hal yang kedua, kata Refly, kehadiran Luhut Binsar ini menunjukkan ketergantungan Jokowi kepada person, pada orang, bukan kepada sistem.
Jadi menurut Refly, Presiden Jokowi gagal membangun sistem, yang ada adalah ia menaruh, memberikan kepercayaan kepada orang-orang saja, dan orangnya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) lagi. Orang lain tidak diberikan kepercayaan.
"Dua itu yang harus kita fahami dari fenomena pemerintahan Jokowi, karena to much, terlalu banyak kegiatan - kegiatan, hal yang dipercayakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dan itu masalahnya beda-beda, tidak masuk lingkup dan tugas pokok, tanggung jawabnya dan fungsinya sebagai Menko Marves, tetapi sudah merambah pada tugas pokok dan fungsi institusi lain," tukasnya.
Baca Juga: Forum Tanah Air Peroleh Apresiasi dari Refly Harun Usai Ajukan Amicus Curiae
Hal ini, kata Refly, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak 'relay on system', tapi lebih bergantung kepada orang kepercayaan, dan ini bukan sistem modern. Bukan sebuah birokrasi modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Analisis ya, terkesan Presiden Jokowi nantangin PDIP, bahasanya begitu, kenapa nantangin PDIP, Presiden Jokowi sudah faham bahwa PDIP tidak suka dengan LBP. Ketidaksukaan PDIP dengan LBP sudah sejak periode pertama tahun 2014 yang lalu, ada tiga orang 'yang tidak disukai' oleh PDIP, yaitu LBP, Andi Wijayanto dan Rini Sumarno waktu itu," jelasnya.
Mereka, kata Refly, inginnya ketiganya dihentikan, dihilangkan dari istana, tapi rupanya yang bisa berhenti Andi Wijayanto dan Rini Sumarno, sedangkan LBP makin perkasa, hanya dipindahkan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, Menkopulhukam, lalu saat ini Menko Marves.
"Jadi Luhut Binsar Pandjaitan tidak disukai PDIP tetapi terus diberikan kepercayaan," tutupnya.
Baca Juga: Refly Harap Tulisan Mega Bisa Ilhami MK Ambil Keputusan
Diketahui, tugas Luhut Binsar Pandjaitan berkaitan dengan minyak goreng ini, yakni, membantu, seperti sutradara, membantu proses pendistribusian minyak goreng, memberikan pengarahan terhadap pengembangan aplikasi pendistribusian minyak goreng.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
