Yogyakarta (optika.id) - Aktivis dalam dan luar negeri yang tergabung dalam Forum Tanah Air (FTA) mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal perkara sengketa Pilpres 2024. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengapresiasinya.
Saya pribadi mendorong sebanyak-banyaknya elemen masyarakat mengirimkan Amicus Curiae ke MK, katanya saat menghadiri acara Sarasehan Forum Tanah Air bertajuk Menyongsong Tantangan Perjuangan Rakyat ke Depan yang digelar di Sleman, Yogyakarta, Kamis, (18/4/2024).
Baca Juga: Pengamat Soal Narasi AHY Hancur Lebur, Justru Itu Demokrat
Refly mengatakan, MK akan membacakan putusan perkara Pilpres pada Senin, 22 April 2024. Sekarang ini majelis hakim MK sedang bersidang atau rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan perkara.
Menurut dia, sebelum membacakan MK putusan, masih ada kesempatan untuk menjadi Sahabat Pengadilan MK. Amicus Curiae ini cukup bermakna dalam mengimbangi hal-hal yang berusaha mengintervensi para hakim MK. Saya berharap Amicus Curiae, selain aksi unjuk rasa, itu mampu mengimbangi invisible poweryang berusaha mempengaruhi hakim MK.
Jadi kalau ada hakim diintervensi oleh kekuatan yang tidak terlihat, maka aksi unjuk rasa dan Amicus Curiae ini bisa menjadi penyeimbang, sehingga hakim MK tidak takut dan tidak ragu, kalau benar menyatakan kebenarannya dalam putusan, jelasnya.
Baca Juga: Pengamat: Konsisten Bersama Anies, Demokrat Tak Akan Turun
Alumni UGM Yogyakarta ini tidak meragukan kapasitas FTA yang mengajukan Amicus Curiae ini. FTA sangat konsen terhadap dinamika yang terjadi di Indonesia, salah satunya tentang demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengaku surprise dengan FTA ini, terutama teman-teman yang berada di luar negeri. Saya pernah mewakili FTA mengajukan judicial review terhadap presidential threshold. Kalau tidak salah diaspora dari 11 negara waktu itu, ungkapnya.
Baca Juga: Refly Harun: Anies Lebih Identik dengan Pesantren dari Ganjar dan Prabowo
Refly berharap FTA terus berkembang dan bisa memberikan penguatan antara mereka yang berada di dalam dan luar negeri. Selain itu, ke depan bisa menjadi literasi politik. Sejauh ini FTA memasok informasi yang penting terhadap Indonesia.
Kadang mereka yang berada di luar negeri pandangannya lebih luas terhadap Indonesia. Waktu kita mengajukan judicial reviewterhadap presidential threshold, FTA luar negeri banyak memberikan perspektif dan perbandingan dari negara-negara lain, ungkapnya.
Editor : Pahlevi
