Optika.id - Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi tidak ragu merombak kabinet (reshuffle), khususnya mencopot menteri yang menjadi sumber kegaduhan. Apalagi, sejumlah menteri ditengarai berkinerja buruk namun sejauh ini tak kunjung dicopot.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, ketidaktegasan Jokowi mencopot menteri berkinerja buruk justru merugikan rakyat. Sementara sekarang ini telah memasuki akhir jabatan periode kedua Jokowi, maka sudah sepatutnya kepala negara mengambil tindakan.
Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah dalam melayani kepentingan rakyat, dipandang perlu untuk melakukan penyegaran. Utamanya di berbagai pos yang menyebabkan kegaduhan dan persoalan, kata Kamhar, Jumat (10/6/2022).
Demokrat ikut menyoroti kementerian yang berkinerja buruk. Salah satunya, Kementerian Sosial (Kemensos) yang menterinya tersandung korupsi bansos COVID-19, sedangkan sosok penggantinya belum mampu memberikan kinerja optimal dalam menanggulangi permasalahan sosial di tengah masyarakat.
Yang menjadi catatan adalah pos Kementerian Sosial dimana terjadi penyimpangan bansos mencapai Rp6,8 triliun, bebernya.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Untuk itu, Kamhar meminta Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dan bersikap tegas kepada para menterinya dengan melakukan reshuffle demi kepentingan masyarakat. Bukan membingungkan masyarakat dengan wacana reshuffle yang tak kunjung dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pak Presiden harus membuktikan ketegasannya terkait reshufle kabinet, kami menghargai sepenuhnya ini menjadi hak prerogatif Pak Jokowi, pungkasnya.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
