KPK Ungkap Biaya Politik Tidak Ada yang Gratis

Optika.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut jika biaya politik di Indonesia sangat mahal.

Dalam sambutannya di pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura lainnya dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu Alex menyebut jika KPK menyadari biaya menjadi anggota dewan mahal dan tidak ada yang gratis.

"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp 100 miliar," kata Alex, Jumat (1/7/2022).

Karena biaya politik yang terbilang mahal, Alex mewanti-wanti bagi mereka yang berambisi berkontestasi di panggung politik harus memiliki modal yang cukup. Tidak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pilkada.

Alex menjelaskan jika ongkos pencalonan tersebut bisa didapat dari berbagai sponsor sebab partai politik juga memperbolehkan jika ada perusahaan yang ingin menyumbang dan menyokong dana politik mereka. Akan tetapi, hal tersebut bisa menimbulkan beban politik di masa depan ketika sang calon yang diusung terpilih.

Alex mencontohkan, ada perusahaan kontraktor yang menyumbang sang calon untuk maju dalam pilkada. Jika sang calon terpilih, maka tak menutup kemungkinan si calon akan ditagih jatah proyek di pemerintahannya.

"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," ujar Alex.

Dalam momen tersebut tak lupa ia mengatakan tentang alasan pentingnya para kader partai politik untuk mengikuti program PCB dari KPK. Sebab, para kader akan dilatih untuk terus berkomitmen memberantas korupsi di sektor politik dan mendapatkan pemahaman soal nilai-nilai integritas.

Ia mengharap para kader berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan. Sehingga, pakta integritas yang telah diteken tidak hanya menjadi simbolisme di atas kertas saja, melainkan betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, KPK akan terus memandu serta memonitor kerja para pejabat/penyelenggara negara. Jika patuh dan berkomitmen integritas, kata Alex, pasti tidak akan ada yang tersandung kasus korupsi.

Di sisi lain, OSO juga menyampaikan terima kasih kepada KPK atas diundangnya kader Partai Hanura dalam kegiatan tersebut.

OSO juga berkomitmen akan menerapkan saran, sistem dan metodologi yang disampaikan oleh KPK. Sehingga nantinya bisa menjadi bahan dalam membentuk kader partai yang berintegritas serta antikorupsi.

"Partai Hanura akan melakukan sosialisasi dan budaya antikorupsi dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan mempersiapkan kader antikorupsi melalui program dari Partai Hanura, khususnya dalam memberantas korupsi," kata OSO.

Reporter: Uswatun Hasanah

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi