Optika.id - Belakangan ini kualitas udara di Jakarta ramai dibincangkan. Hal ini disebabkan kualitas udara di ibukota dikabarkan cukup buruk, bahkan Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan udara terburuk nomor 3 di dunia.
Penyebab kualitas udara yang buruk ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ialah berasal dari sumber emisi lokal yakni transportasi dan permukiman.
Baca Juga: Setelah Lebaran, 10% ASN Pemkot Surabaya Bekerja Secara WFH
Tak hanya itu, banyaknya mobilitas penduduk Jakarta dan sekitarnya yang masih menggunakan kendaraan pribadi juga turut menyumbang polutan di udara ibukota.
Kehadiran transportasi umum dan massal seperti commuter line maupun transjakarta dengan kampanye emisi bebas karbon nyatanya belum sepenuhnya menarik minat masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam menunjang mobilitas mereka.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga melihat fakta bahwa tidak semua masyarakat mau beralih ke moda transportasi publik. Tentunya, perlu adanya beberapa kebijakan baru yang dirasa bisa mengurangi dan membatasi mobilitas masyarakat.
Secara garis besar, waktu tertinggi penggunaan kendaraan pribadi adalah saat hari kerja, yakni Senin sampai Jumat. Maka, menurut Nirwono, pemerintah bisa mendorong perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) atau work from anywhere.
Mendorong penerapan WFH dan WFA, sehingga tercipta budaya baru di mana tidak semua orang (pekerja) harus pergi ke kantor. Dengan begini akan mengurangi mobilitas artinya mengurangi penggunaan pribadi, kaya Yoga pada Optika.id, Senin (4/6/2022).
Dia juga menyarankan agar penerapan ganjil genap diterapkan secara menyeluruh di kawasan Jakarta, bukan hanya di titik-titik tertentu yang vital dan rawan kebingungan. Sebab, biasanya area ganjil-genap adalah daerah rawan macet di jam-jam sibuk. Ganjil genap juga tidak hanya diberlakukan untuk kendaraan berat dan roda empat saja, namun juga bisa digunakan untuk kendaraan roda dua.
Tak hanya itu, Nirwono merasa jika pemerintah perlu mengintegrasikan seluruh mdoa angkutan umum. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah berpindah serta mengakses satu angkutan umum ke angkutan yang lain dalam menunjang mobilitas mereka.
Baca Juga: WFH untuk ASN di Tanggal 16-17 April, Siapa Saja yang Masuk Kriteria?
Integrasikan seluruh moda angkutan umum atau massal baik sistem tiket (satu tiket satu perjalanan untuk semua angkutan) dan (membangun lebih banyak) infrastuktur terpadu (halte, stasiun, terminal, JPO) yang didukung dengan pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD), sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun yang dimaksud dengan kawasan transit-oriented development (TOD) ialah kawasan yang didesain untuk menggabungkan pusat industri, hunian, serta perekonomian yang berada di kawasan yang sama.
Di kawasan TOD tersebut harus tersedia infrastruktur terpadu untuk berbagai jenis transportasi, sehingga masyarakat bisa mudah mengakses dan efektif dalam menggunakan transportasi massal.
Untuk menekan polusi udara Jakarta, perlu kolaborasi antara pemangku kebijakan publik dan bidang industri untuk bisa mengurangi mobilitas dan penggunaan kendaraan pribadi sehingga masyarakat bisa beralih ke kendaran umum.
Baca Juga: MenPANRB: ASN Boleh WFH 16-17 April, Pelayanan Publik Tetap WFO
Polusi udara harus menjadi program prioritas seperti banjir yang harus segera ditangani pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan harus bertujuan untuk mengurangi polusi udara, tutur Yoga.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
