Optika.id - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut statement Ketua Umum Partai NasDem (Nasional Demokrat) Surya Paloh yang menilai lebih baik tidak ada pemilu (pemilihan umum) jika berkonsekuensi pada perpecahan bangsa adalah keliru!
Menurutnya solusi yang ditawarkan Surya Paloh untuk tidak ada pemilu sangat keliru.
Baca Juga: Paloh Ngaku Sungkan Minta Jatah Menteri ke Prabowo
Tersirat maksud baik, pemilu jangan membuat bangsa terpecah. Tetapi solusi tidak ada pemilu sangat salah, terkesan Nasional Demokrat tidak demokrat, kata Anthony seperti dikutip Optika.id dari akun Twitter pribadinya, Kamis (28/7/2022).
Dia menjelaskan, bahwa akar masalah pemilu adalah ketidakadilan pelaksanaan pemilu. Untuk itu, solusi yang harus dihadirkan adalah memperbaiki akar masalah tersebut. Bukan justru menghapus pemilu.
mengingatkan, pada Pemilu 1955 kondisi negara sedang mencekam, keamanan di beberapa daerah juga cukup rawan. Tapi pemilu berhasil diikuti lebih dari 30 peserta dan sukses besar.
Pun demikian pada gelaran Pemilu 1999. Kala itu, Indonesia baru saja mengalami fase reformasi yang ditandai tumbangnya rezim Orde Baru. Hasilnya, pemilu diikuti sebanyak 48 peserta dan sukses besar.
Kuncinya jujur dan adil, sebagai perekat persatuan bangsa. Tanpa jurdil (jujur adil), bangsa terbelah, tegasnya.
Anthony menekankan bahwa masyarakat Indonesia terpecah pada dua pemilu lalu juga dikarenakan kehadiran para pegiat media sosial bayaran atau yang kerap dijuluki BuzzeRp. Di mana keberadaan mereka seolah dipeliharan dan diberi kekebalan hukum.
Dan media mainstream dibiarkan tidak netral, dikuasai pihak tertentu, bebas membentuk opini tidak benar, misalnya wawancara Esemka? tukasnya.
Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiah saat penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Paloh memandang lebih baik pemilihan umum (pemilu) tak perlu digelar apabila berujung pada perpecahan bangsa.
Paloh mulanya berbicara soal praktik politik identitas yang baik dan yang buruk. Paloh mendukung praktik politik identitas yang baik dengan memunculkan kekhasan identitas dari suatu kelompok politik.
Baca Juga: Respon Paloh Usai Ditanya NasDem Soal Oposisi atau Pemerintahan?
"Politik identitas menjadi good ketika dia menjadi ciri dari sebuah partai politik atau kelompok politik. Namun tidak membuat dirinya eksklusif dan tak mau mengenal yang lain, sebaliknya mereka telah mampu bersikap inklusif," kata Paloh di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, Paloh menentang politik identitas yang buruk. Dia mengatakan politik identitas yang buruk akan berujung pada politik kebencian.
"Politik identitas yang buruk atau yang tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Dia bukan hanya buruk tapi juga merusak," ujarnya.
"Praktik politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia hanya memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian," lanjutnya.
Paloh mengatakan praktik politik identitas yang buruk dalam mengejar kemenangan pemilu pada akhirnya akan mempertaruhkan persatuan bangsa. Berdasarkan argumentasinya itu, Paloh lantas memandang lebih baik tak perlu ada pemilu kalau berujung pada perpecahan bangsa.
"Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita, jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensi pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa," katanya.
Baca Juga: Paloh: NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Diketahui, Paloh menerima gelar doktor bidang sosiologi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dalam acara pengukuhan gelar baru akademis Surya Paloh itu, tampak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.
Selain itu, sejumlah pejabat pemerintahan yang juga politikus NasDem turut hadir, yaitu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
