Optika.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023, pagu anggarannya ada di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).
"Pada 2023, alokasi IKN itu dimasukkan pagunya ke K/L, antara lain adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, BKPM, dan ada beberapa K/L yang lain dan seluruhnya kira-kira sekitar Rp23,6 triliun," kata Suharso dalam keterangan yang diterima pada Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: Lowongan Kerja Kementerian PPN/Bappenas Posisi Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli
Suharso mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN pada 2023 yang terbesar ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni sekitar Rp20,8 triliun.
Suharso memaparkan, alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang sudah disusun, dimana 20%-nya diharapkan dapat di atasi oleh APBN dan sisanya adalah diharapkan partisipasi dari sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Jadi di luar dari Rp23,6 triliun ini, pada tahun depan kita harapkan ada partisipasi dari sektor privat. Alokasi anggaran Rp20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana, dan kompleks perkantoran," kata Suharso.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa fokus pembangunan IKN adalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), baik itu dari pembangunan perkantoran presiden dan wapres, jalan nasional, jalan tol dari Balikpapan ke IKN.
Baca Juga: Gak Penting, Gibran Kembali Ungkit Cak Imin Soal IKN
"Sekarang sudah tender semua, mungkin sekarang sudah di dalam masa sanggah. Jadi Insya Allah akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya, keudian akan segera dilaksanakan, itu namanya prasarana dasar. Jadi jalan tol dari Balikpapan km 11, jalan tol balikpapan-samarinda kita potong langsung ke IKN, kita targetkan dari Balikpapan ke IKN nanti bisa sekitar 30-40 menit dengan jalan tol itu," jelas Menteri PUPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Menteri PUPR, itu semua sudah ditenderkan, dengan total anggaran tahun ini sekitar Rp5,4 triliun, kemudian 2023 sebesar Rp20,8 triliun.
"Semua kegiatan dengan alokasi anggaran tersebut adalah untuk kegiatan di KIPP, termasuk penyediaan air baku atau air minum, sanitasi, drainase, dan lainnya. Mudah-mudahan pembangunan di KIPP tahap I akan selesai di 2024," pungkasnya.
Baca Juga: Kampanye di Kaltim, Anies: Lebih Urgen Bangun Infrastruktur Kalimantan Ketimbang IKN
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
