Optika.id - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mahfud MD mengatakan faktor penghambat kerja pelayanan publik adalah birokrasi yang korup.
"Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai. Itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik," papar Mahfud dalam siaran persnya, Minggu (21/8/2022).
Baca Juga: Politisi PKS Desak Usut Tuntas Bobby-Kahiyang di Dugaan Korupsi Blok Medan
Dirinya mengingatkan jika negara dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Oleh sebab itu, sebagai upaya melayani masyarakat dan menekan kasus korupsi, Mahfud MD meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan pada Jumat (19/8/2022) silam. Dalam hal tersebut, Mahfud MD mengatakan jika negara dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Dia juga menekankan jika aparatur sipil negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat.
Dalam pelayanan MPP, Mahfud menyebut berbagai pihak seperti pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara, pusat dan daerah maupun swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah bekerja sama sehingga menghadirkan upaya pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman dan terjangkau.
"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," ujar Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Wali Kota Pare-Pare, dan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Kasus Korupsi DJKA, Hasto Akan Pergi ke KPK Pekan Depan
Mahfud berharap seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat," kata Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam ini.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca Juga: Empat Orang Anggota DPRD Jatim Ditetapkan Tersangka Baru Oleh KPK, Siapakah Mereka?
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
