Optika.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus penurunan anggaran kesehatan pada tahun 2023 dari Rp225 triliun ke Rp169 triliun. Dia meminta penurunan rencana anggaran tersebut sejalan dengan tidak mengabaikan skala prioritas kesehatan.
Menurut Mufida, anggaran sektor kesehatan tahun depan perlu diprioritaskan kepada pemulihan sektor kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, serta berdaya saing.
Baca Juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Tersedia Berbagai Posisi Loh
"Bisa melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan lewat pemulihan sektor kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Maka ini harus menjadi prioritas anggaran," ujar Mufida dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).
Diketahui sepanjang tahun 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat sebanyak 300 kasus dari tahun 2019 menjadi total 4.400 kasus kematian. Sedangkan pada tahun 2019 Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sekitar 26.000 kasus dan pada tahun 2020 meningkat hampir 40% yakni totalnya 44.000 kasus kematian.
"Hasil kajian dari Badan Kajian DPR ini menunjukkan dari sisi anggaran, pemerintah belum optimal merancang program penurunan AKI dan AKB dalam dua tahun belakangan ini," jelas dia.
Mufida meminta agar pemerintah belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 yang menunjukkan sektor kesehatan menjadi pondasi penting dalam pemulihan berbagai sektor sentral lainnya, termasuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.
Oleh karena itu, menurutnya gerakan pemulihan bangsa dan kebangkitan ini harus dimulai dari sektor kesehatan.
"Jadi kalau yang dicanangkan dalam tema 77 Tahun Kemerdekaan RI adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, makna yang presisi seharusnya pulih dari krisis kesehatan," urai Mufida.
Baca Juga: Lowongan BPJS Kesehatan untuk Fresh Graduate, Yuk Simak Penempatannya!
Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga berharap agar pemerintah bisa melaksanakan komitmennya dalam penanganan stunting yang menjadi PR bagi pemerintah. Dalam lima pilar penurunan stunting, ujar Mufida, belum terlihat secara jelas alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif untuk penurunan stunting di negeri ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun target prevalensi stunting sampai pada akhir periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah 14%. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada di angka 25% lebih.
"Ruh bangkit lebih cepat seharusnya bisa diimplementasikan terhadap penanganan stunting ini setelah terkendala berbagai hal akibat puncak pandemi lalu," tutur dia.
Di sisi lain, Mufida mengamati lebih dari 70% agenda utama RAPBN pada tahun 2023 diarahkan pada sektor ekonomi. Infrastruktur juga masih terus menjadi prioritas di tahun depan.
Baca Juga: Alami Baby Blues, Kapan Sebaiknya Ibu Pergi ke Psikolog?
"Meskipun seharusnya perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran sangat besar," ucapnya.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
