DPR Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Optika.id - Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Muslim meminta Pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.

Hal ini disampaikan Muslim saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan kami memandang bahwa Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Karena kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam, ujar Muslim.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi.

Contohnya, ungkap Legislator dapil Aceh II ini, seperti misalnya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN yang belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan dengan menaikkan harga BBM.

Tak hanya itu, Pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi. Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua demi Indonesia yang tumbuh, digdaya, adil makmur dan sejahtera untuk semua, pungkas Muslim.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meyakini rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dalam hal ini Pertalite dan solar, tidak akan mengerek inflasi secara signifikan. Sebab, ia meyakini andaipun harga BBM dinaikkan, maka pemerintah telah menyiapkan bantalan ekonomi agar menjaga daya beli masyarakat yang tetap menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pun pemerintah juga dapat mengeksekusi program yang ada di APBN atau APBD untuk belanja barang, sehingga otomatis di sekitar belanja tersebut ikut berputar keuangannya. Mungkin ada kontraktornya, pekerjanya, akhirnya ekonomi pun bergulir, ujar Hergun, sapaan akrabnya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meskipun demikian, ia meyakini karena BBM adalah kebutuhan bersama, maka pemerintah tetap akan mengalokasikan untuk subsidi. Tetapi, jika kenaikan harga BBM tersebut diakibatkan karena situasi politik global, yaitu perang Rusia versus Ukraina, maka ia meyakini kenaikan harga minyak tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara. Pastinya akan ada titik di mana energi itu akan stabil di harga tertentu, imbuhnya.

Karena itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengapresiasi rencana pemerintah yang akan bekerja keras untuk menahan inflasi pada 2023 sebesar 3,3 persen. Kerja keras pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah tersebut, diyakini akan meredam inflasi tetap dalam rentang yang telah disepakati bersama yaitu 2-4 persen.

Saya juga yakin pemerintah memiliki beberapa catatan. Saya juga mengapresiasi kalau pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di antara 5,3-5,9 persen pada 2023. Tetapi kalau itu susah dicapai berarti pemerintah harus kerja keras untuk berikan subsidi, tutupnya.

Reporter: Denny Setiawan

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi