BEM Unair Ajak Mahasiswa Aksi Besok: Jokowi Bohong Lagi, BBM Naik Tinggi!

Optika.id - BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Airlangga (Unair) mengajak para mahasiswa untuk melakukan aksi bersama aliansi rakyat Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, besok, Rabu (14/9/2022).

Seperti rilis yang diterima Optika.id, Selasa (13/9/2022), titik kumpul aksi di Amphitheater kampus B Unair pukul 08.00 WIB, Rabu (14/9/2022), dengan dresscode almamater Unair.

Baca Juga: Demo Massa Tolak Kenaikan BBM di Mana-Mana, Muslim: Pemerintah Harus Segera Turunkan Harga BBM!

"Jokowi Bohong Lagi, BBM Naik Tinggi!" tulis BEM Unair dalam seruan aksinya.

[caption id="attachment_40298" align="aligncenter" width="634"] Poster ajakan aksi BEM Unair. (Feed Instagram BEM Unair)[/caption]

"Seiring dengan kondisi Indonesia sekarang yang jauh dari kata baik, justru harga-harga melambung tinggi, termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak). Maka dengan ini kami mengundang semua mahasiswa Universitas Airlangga untuk bergabung dengan Aliansi Rakyat Surabaya menjadi satu barisan massa aksi besok. Bergerak berjuang, dan melawan atas nama rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!" pekiknya.

Aliansi BEM se-Unair pun membawa 5 tuntutan untuk pemerintah, yakni:

1. Merampungkan serta mengesahkan revisi PERPRES No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi yang mengatur secara sistematis skema pendistribusian BBM Subsidi tepat sasaran;

2. Membatalkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang harga BBM serta menuntut pemerintah untuk mengkaji kembali harga kenaikan BBM bersubsidi;

3. Meninjau ulang alokasi APBN dan mengatur ulang skala prioritas APBN berdasarkan kepentingan masyarakat umum;

4. Mengaudit rantai produksi dan distribusi BBM bersubsidi dari hulu hingga ke hilir sebagai upaya pemberantasan mafia migas serta optimalisasi aplikasi My Pertamina sebagai platform pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran;

5. Menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengawal penyaluran BLT supaya tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak.

BEM Unair sangat menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi BBM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

"Kami nilai dalam mempertimbangkannya tidak melibatkan partisipasi publik yang aktif serta tidak mempersiapkan mitigasi dari dampak lain yang akan muncul, seperti kenaikan tingkat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat, sehingga akibat dari kebijakan tersebut secara lebih lanjut akan mencekik rakyat miskin dan meningkatkan kemiskinan," tegasnya.

Kenaikan segala jenis BBM dampaknya secara komprehensif dirasakan oleh segala lapisan kelas masyarakat.

"Alasan naiknya harga BBM pada periode ini, dijelaskan oleh Jokowi dalam pidatonya ketika mengumumkan kenaikan harga BBM secara resmi. Dalam pidato tersebut, Jokowi menjelaskan bahwasanya keputusan untuk menaikan harga BBM saat ini didasarkan atas membengkaknya subsidi BBM menjadi sebesar Rp 502,4 triliun," tulis BEM Unair dalam rilisnya berjudul 'Kajian Kenaikan BBM'.

"Nyatanya, pembengkakan anggaran tersebut tidak hanya didominasi oleh anggaran subsidi BBM, jika kita berusaha mengulik rincian angka dibalik klaim subsidi BBM Rp 502 triliun, padahal pengeluaran tertinggi atau pagu subsidi BBM 2022 sebenarnya senilai Rp 208 triliun. Bahkan dari angka itu belum semua dana terpakai, untuk semester 1 sendiri baru 75,59 Triliun," sambungnya.

Dalam konteks subsidi BBM, katanya, dengan menggunakan data orang mampu penikmat subsidi, pemerintah seolah mendapatkan justifikasi, padahal data yang digunakannya masih sangat perlu dikoreksi.

"Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa dari klaim Rp 502,4 triliun, ternyata subsidi dan kompensasi untuk BBM berjumlah 53,2 persen, atau sekitar Rp 267 triliun. Penyebutan subsidi Rp 502,4 triliun, kata Yustinus, adalah bentuk bahasa komunikasi publik karena BBM memang mengambil porsi yang paling banyak. Jadi, 502,4 Triliun subsidi energi, tidak semuanya BBM," tulis BEM Unair.

Pembangunan IKN

Padahal seperti yang publik ketahui, lanjutnya, pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara yang diperkirakan menelan anggaran sebanyak Rp 466 triliun.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 2,74 triliun dialokasikan untuk bersolek diri dalam mempersiapkan acara presidensi G20 Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Penyelenggaraan Acara Internasional.

Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Menurun, PKS Soroti Hal ini ke Jokowi

"Lebih parahnya lagi, di tengah hiruk pikuk cemasnya masyarakat kelas menengah ke bawah akibat dari naiknya harga BBM, masyarakat dipertontonkan dengan aksi pamer kemewahan pejabat yang dibiayai oleh anggaran dari negara. Bila pemerintah memilih menaikan harga BBM dengan alasan efisiensi APBN, maka seharusnya pemerintah melakukan penghematan pada belanja gaji pegawai negeri sipil yang per tahun ini menghabiskan anggaran sebanyak Rp 466 triliun," jelas BEM Unair.

Dengan rincian anggaran yang seperti demikian, hal tersebut menunjukan bahwasanya prioritas pemerintah tidak berpihak pada masyarakat.

Secara regulasi, katanya, dasar distribusi BBM berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang membahas tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengatur siapa saja yang dapat menerima BBM Subsidi berupa Solar dengan RON 88 dan minyak tanah atau kerosene.

"Namun dalam regulasi tersebut, secara jelas pemerintah belum mengatur siapa saja yang diperbolehkan menerima BBM jenis Pertalite dengan RON 90, sehingga Pertalite yang masuk dalam kategori BBM subsidi cenderung salah sasaran dan dimanfaatkan oleh mereka yang seharusnya tidak menerima manfaat dari BBM subsidi," tulisnya.

Hal tersebut yang menjadi keluhan pemerintah dan menjadi dasar naiknya harga BBM subsidi. Sehingga ketepatan sasaran menjadi problematika pada BBM subsidi.

Akibat kenaikan BBM segala jenis, kata BEM Unair, inflasi akan diprediksi tembus di level 6 persen. Tak hanya inflasi umum yang merangkak naik, inflasi fundamental pun diperkirakan akan tembus di level 5 persen, akibat dari inflasi ini nantinya Bank Indonesia diprediksi akan menaikan suku bunga acuan hingga 100 basis poin.

Tarif Angkutan Darat Naik

BEM Unair menyebut tingginya angka inflasi akibat naiknya BBM, nantinya akan mempengaruhi kenaikan harga yang lain.

"Ketua Umum Organda atau Organisasi Angkatan Darat, Adrianto Djokosoetono menyatakan bahwasanya sebagai imbas penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi mulai dari 5% sampai dengan 15% tergantung dengan jenisnya," tulisnya.

Angka Kemiskinan Bertambah

"Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan bahwasanya angka kemiskinan dapat bertambah hingga 10,5% akibat adanya penyesuaian harga BBM. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh 'bantalan ekonomi' berupa BLT yang digelontorkan oleh pemerintah, belum mencakup masyarakat kelas menengah yang rentan atau aspiring middle class yang menurut data terdapat 81 juta pekerja informal dan 64 juta unit pelaku UMKM," jelas BEM Unair.

Baca Juga: Menilik Pemberian Subsidi 'Pereda Perih', Pasca Kenaikan Harga BBM

Selain itu, lanjutnya, hal tersebut juga didukung oleh kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono yang menyatakan bahwasanya harusnya pemerintah mewaspadai naiknya angka kemiskinan akibat dari naiknya harga BBM. Hal ini kontradiktif dengan target Jokowi pada tanggal 16 Februari 2022 yang memproyeksikan akan menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 7-8 persen, tetapi di sisi lain Jokowi menaikkan harga BBM segala jenis sehingga nantinya akan menyebabkan inflasi yang tinggi.

"Sebagai sebuah bantalan ekonomi, nantinya pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi BBM pada bansos berupa Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat yang dinilai pantas untuk mendapatkannya. Nantinya, Jokowi menganggarkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan pada 20,65 juta keluarga kurang mampu dengan besaran nominal Rp 150 ribu/bulan yang diberikan selama 4 bulan. Berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu," tulisnya.

Selanjutnya, pemerintah menginstruksikan terhadap Pemda masing-masing untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol, dan nelayan.

"Menurut ekonom sekaligus direktur Celios atau Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudistira menuturkan bahwasanya saat ini masyarakat belum siap dengan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan di saat yang tidak tepat," tulisnya.

"Karena kenaikan tersebut nantinya akan menyebabkan stagflasi, yakni suatu kondisi dimana nilai inflasi naik sementara kesempatan kerja tidak naik. Inflasi yang tinggi tersebut juga mendorong naiknya harga kebutuhan yang lain, sehingga Bhima menilai bahwasanya penambahan subsidi BBM masih lebih baik daripada dengan kebijakan alokasi BLT yang hanya diberikan selama 4 bulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk menahan harga bensin naik, di tengah kenaikan harga minyak. Namun, Jokowi menegaskan bahwa situasi memang tak terelakkan.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk meilindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia," kata Jokowi seperti dilansir CNBC, Sabtu (3/9/2022).

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi