Optika.id - Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkategori miskin, tidak bisa disebut sebagai solusi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri itu menuturkan, langkah pemerintah dengan menggelontorkan BLT menjadi kurang tepat, karena dalam penyalurannya juga tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Rizal Ramli dan Amien Rais Adakan Pertemuan, Bahas Apa?
Ada masalah soal efektivitas, soal tepat sasaran atua enggak tapi poinnya total nilai BLT itu hanya 15 persen, dari total kenaikan harga BBM yang disedot oleh pemerntah, kata Rizal Ramli di Gedung Auditorium KKI FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, seperti dilansir rmol, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, penyaluran BLT tidak ubahnya dari alat kampanye dari Presiden Joko Widodo untuk membangut citra positif menjelang berakhirnya masa jabatan pada tahun 2024 nanti.
"Rakyat kita ini istilahnya berebut lah soal BLT, jadi ini sebetulnya alat untuk Pak Jokowi dan pejabat-pejabat untuk menaikkan popularitasnya, alat kampanye, katanya.
Dia menegaskan, bahwa BLT bukan alat yang tepat untuk menyejahterakan rakyat. Apalagi, BLT hanya senilai Rp 150 ribu yang dicairkan per empat bulan.
"Kan cuman dapetnya Rp 600 ribu dalam empat bulan, satu bulan kan dapat Rp 150 ribu, cuman Rp 5 ribu perak per hari bagaimana ningkatin (kesejahteraan rakyat)," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Presiden mengatakan, beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga.
Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, ujar Presiden saat memberikan keterangan pers bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2022).
Presiden menuturkan, pemerintah telah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM. Namun, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.
Baca Juga: Rizal Ramli: Semangat Resolusi Jihad PBNU Sudah Pudar
Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi, tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan, jelas Presiden.
Selain BLT BBM, Presiden melanjutkan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu, tuturnya.
Baca Juga: Luhut Serukan Audit Dana LSM, Rizal Ramli: Munafik!
Lebih lanjut, Presiden telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.
Saya juga telah memerintahkan kepada pmerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu, pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
