Bisakah Dewan Kolonel Katrol Elektabilitas Puan?

Optika.id. Jakarta. Johan Budi, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengakui sebagai inisiator pembentukan Dewan Kolonel. Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024, katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2022.

Sebenarnya Dewan Kolonel (DK) sudah 3 bulan dibentuk. DK saat awal itu terdiri dari 6 orang yaitu Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng, kata Johan lebih lanjut.

Kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare, jika Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap, urai Johan.

Keterangan yang dihimpun Optika.id saat ini DK diebentuk untuk mengatrol elektabilitas Puan Maharani. Mereka adalah kader PDIP yang ada di DPR RI yang peduli terhadap Puan. Saat ini sudah ada 12 orang dan bakal bertambah terus. Ditiap Komisi DPR RI ada DK. Yang menarik adalah istilah kolonel berasosiasi dengan perwira menengah di kemiliteran.

Menurut Rocky Gerung dalam podcast Rocky Gerung Official, Kamis, 22 September 2022, pada umumnya terminologi kolonel ada dalam kemilteran. Pada umumnya istilah kolonel dalam tradisi militer berada di level menengah dan itu merupakan perwira yang progresif. Perubahan dan pembaharuan yang progresif sering dilakukan oleh kolonel.

Karena menggunakan nama DK maka harus ada jenderal. Menurut Johan Budi ada 2 orang dianggap jenderal yang mendukung Puan ini yaitu Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dan Utut Adianto. Sementara itu Trimedya Panjaitan ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel.

Diakui oleh Johan bahwa Dewan Kolonel merupakan inisiasi para pendukung Puan. Dewan Kolonel tidak ada hubungannya dengan kepengurusan pusat PDIP.

Totalitas dukungan terhadap Puan oleh para anggota DPR RI itu tidak hanya bertujuan meningkatkan elektabilitas Puan untuk masuk dalam kontestasi pilpres 2024. Lebih jauh adalah untuk memperkuat dinasti Soekarno dalam PDIP. Hal itu diuraikan oleh Trimedya.

Menurut Trimedya Puan sebagai cucu Soekarno harus diberikan dukungan maksimal. Trimedya mengkhawatirkan jika tidak tidak ada dukungan besar dari kader PDIP terhadap Puan maka bisa bernasib sama seperti trah Soeharto yang hilang dari Golkar.

Hasto: Tidak Ada DK

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menepis keberadaan Dewan Kolonel. Kader PDIP selalu patuh dan disiplin terhadap aturan partai. Semua kader menungguh keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk penentuan kandidat presiden 2024.

Wah tidak ada itu. Anggota partai berdisiplin bahwa terkait dengan Pilpres, Ibu Mega yang putuskan, kata dia kepada Tempo, Selasa, 20 Setember 2022. Hasto menerangkan tentang istilah Dewan Kolonel tidak dikenal dalam terminology PDIP. Menurutnya PDIP tidak menggunakan struktur militer dan selalu komitmen dengan demokrasi.

Sebagaimana diterangkan oleh Johan Budi isiatif pembentukan DK merupakan bentuk dukungan terhadap Puan untuk maju menjadi kandidat presiden 2024 dari PDIP. Mereka menyadari bahwa elektabilitas Puan belum tinggi dan karena itu perlu dukungan dari semua kader PDIP.

Hasil survei Charta Politika 6-13 September 2022 menempatkan elektabilitas Puan sebesar 2,4 prosen, Tempo.Co, Kamis, 22 September 2022. Berikut tingkat elektabilitas para tokoh tersebut:

Ganjar Pranowo 31,1%

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prabowo Subianto 24,4%

Anies Baswedan 20,6%

Ridwan Kamil 7,2%

Sandiaga Uno 2,5%

Puan Maharani 2,4%

Agus Harimurti Yudhyono 2,2%

Airlangga Hartarto 1,7%

Erick Thohir 1,6%

Khofifah I Parawansa 1,1%

Tidak Tahu/Tidak menjawab 4.9%