Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim jika kemiskinan ekstrem di Indonesia jumlahnya relatifnya kecil, namun susah untuk diatasi.
Jumlah kecil tersebut menurutnya merupakan kerak dari piramida kemiskinan. Oleh sebab itu, dia mengatakan jika kemiskinan ekstrem ini bisa ditangani dengan penaganan yang menyeluruh atau holistik.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Sebut Pratikno akan Gantikan Dia Jadi Menko PMK
Penanganan tersebut tak hanya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) saja, melainkan juga menangani kondisi lingkungan mencakup rumah, sanitasi, akses air minum dan jaminan pendidikan.
Jadi harus ditangani secara holistik. Tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh, papar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/10/2022).
Sebagai informasi, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 2022 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa.
Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun. Diketahui pada tahun 2022 lalu tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 5,59 juta jiwa atau 2,04%. sedangkan data tahun 2021 sebesar 5,8 juta jiwa atau 2,14%.
Muhadjir mengatakan jika penurunan kemiskinan ekstrem merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi meminta percepatan kemiskinan ekstrem menurun menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang.
Target itu enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam SDGs yaitu tahun 2030.
Setidaknya, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar satu persen setiap tahunnya, sehingga mencapai nol persen pada target 2024. hal ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sebagai upaya penanganan kemiskinan ini, pemerintah melakukan serangkaian instrumen kebijakan. Pertama ialah menetapkan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari tahun 2022 hingga tahun 2024.
Baca Juga: Muhadjir Effendy: Muhammadiyah Tak Grusa-Grusu Kelola Tambang
Kedua ialah menetapkan ketersediaan data P3KE yang cocok dengan data di Dukcapil dan yang ketiga ialah menetapkan pedoman umum pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait hal tersebut, Muhadjir mengatakan jika upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun ini difokuskan di 212 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia.
Sementara itu, pemerintah telah mempunyai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah cocok dan padan dengan data dari Dukcapil. Dengan data yang jelas, sambung dia, maka penanganan kemiskinan ekstrem diklaim akan menjadi nol persen pada tahun 2024 dan lebih mudah ditangani.
Kalau dulu nama alamatnya gak jelas, sekarang ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng menuju sasaran yang kita inginkan, jelas Muhadjir.
Terakhir, Muhadjir mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak bersinergi menyelesaikan berbagai aspek kemiskinan ekstrem. Mulai dari intervensi bantuan sosial, intervensi lingkungan, intervensi bangunan fisik rumah, dan juga sarana prasarana air bersih.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Resmi Jadi Pengelola Tambang, Ditunjuk Muhammadiyah
Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut, ujar Muhadjir.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
