Jakarta (optika.id) - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Muhammadiyah tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang.
Muhadjir mengatakan, perencanaan dan persiapan harus matang karena mengelola tambang adalah hal baru bagi Muhammadiyah.
Baca Juga: 112 Tahun Muhammadiyah dan Harapan Masyarakat
Memang tambang ini pengalaman pertama. Karena itu, kita harus hati-hati, jangan grusa-grusu, tak boleh gupuh dalam membahasnya, ujar Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Muhadjir menyatakan bahwa sejauh ini Muhammadiyah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi pertambangan dari pemerintah.
Tahap kali ini kami baru menyusun institusi atau lembaganya. Ada dua perusahaan yang kita bentuk. Yang pertama strategic company-nya, yang di situ sebagai holding dan operating company yang akan mengoperasikannya, lanjutnya.
Muhadjir mengatakan bahwa Muhammadiyah akan mengikuti putusan pemerintah terkait konsesi tambang, sambil mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Muhammadiyah menghandlenya.
Baca Juga: Khofifah: Muhammadiyah adalah Pilar Kemajuan Bangsa dan Kemanusiaan
Kalau nanti kita mampu dan itu layak, ya kita akan teruskan. Tapi kalau tidak ya kita harus jujur, sampaikan Muhammadiyah tidak sanggup, ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui bahwa Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah sejak akhir Juli lalu sebagaimana disepakati dalam Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Dalam Konsolidasi Nasional tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan bahwa Muhammadiyah akan berhati-hati dalam pengelolaan tambang.
Baca Juga: Paus Fransiskus Desak Penyelidikan Genosida Israel di Gaza, Ini Tanggapan Muhammadiyah
Kita akan kelola tambang yang pro lingkungan, pro masyarakat dan pro keadilan. Jika Muhammadiyah ternyata tidak mampu, maka akan kita kembalikan ke pemerintah, ujarnya.
Sejauh ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah sudah sepakat untuk mengambil tawaran IUP dari pemerintah tersebut.
Editor : Pahlevi
