Optika.id-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, dipasang CCTV yang terhubung dengan monitor pengawasan yang ada di ruang kerjanya.
"Jadi, saya bisa tahu mana yang sudah dan mana yang belum. Tanpa mengundang (mereka) rapat, saya bisa mengetahui semua pelayanan publik yang dikerjakan," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (5/10/2022).
Baca Juga: Jelang Pendaftaran Pilgub Jatim, Pasangan Khofifah-Emil Belum Ada Penantang!
Cak Eri, panggilan lekatnya, mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik di setiap kantor kecamatan dan kelurahan se-Kota Surabaya melalui monitor CCTV itu pada tahun 2023. Hal ini untuk mengetahui cara petugas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut dia, dengan melakukan pengawasan tersebut, pihaknya bisa mengetahui output dan outcome berdasarkan kontrak kinerja dari camat dan lurah.
"Selain itu, adalah kontrak kinerja mengenai output dan outcome-nya juga tertuang di sana. Semua permasalahan di aplikasi Warga Ku itu semua ada (bisa dilihat) di tempat saya," ujar dia.
Untuk itu, Cak Eri meminta camat dan lurah untuk menyediakan loket khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Nantinya akan ada petugas khusus yang telah dilatih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan loket khusus adminduk.
"Saat ini pelayanan adminduk di kelurahan dan kecamatan ada beberapa loket, saya berharap kalau ada loket khusus adminduk," kata dia.
Baca Juga: Awal Agustus, PDIP Jatim Akan Umumkan Sosok yang Diusung untuk Pilgub Jatim!
Selain itu, camat dan lurah diminta lakukan pengembangan terhadap Bilik Konsultasi menjadi Loket Sambat. Di sana masyarakat bisa mengadukan berbagai macam keluhan, konsultasi, atau laporan, seperti beasiswa dan anak putus sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Ada Loket Sambat Warga terkait dengan konsultasi atau laporan warga mengenai anak putus sekolah dan beasiswa. Nah, ini harus ada petugas pilihan, jangan orang sembarangan," ujar Eri.
Ia menegaskan bahwa petugas tersebut harus paham dan langsung menyelesaikan persoalan maupun konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat.
"Petugas ini harus paham kalau beasiswa seperti ini sehingga jawabannya itu benar. Jangan bilang saya tanyakan, ya, itu tidak boleh," kata dia.
Baca Juga: Khofifah-Emil Masih Jadi Pertimbangan PDIP Jatim, Kenapa?
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
