Optika.id, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp4,6 miliar untuk penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan bantuan sosial tersebut diberikan kepada pelaku transportasi seperti ojek dalam jaringan dan pengemudi angkutan pedesaan.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Soroti Bansos untuk Penjudi, Kenapa ya?
"Selain itu diberikan kepada para pelaku UMKM serta nelayan," ujar Muhdlor, Senin (10/10/2022).
Ia menyampaikan terdapat 2.244 orang pengemudi ojek dalam jaringan yang menerima bantuan sosial penanganan dampak inflasi kali ini.
"Mereka memperoleh bantuan sebesar Rp450 ribu lewat top up e wallet," ucap Gus Muhdlor, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan besaran uang bantuan tersebut diterima ojek dalam jaringan per bulan sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan ke depan mulai bulan Oktober sampai Desember 2022.
Selain itu juga untuk bantuan kepada pengemudi angkutan pedesaan maupun pengemudi becak motor juga sama.
Kemudian, terdapat 61 orang pengemudi angkutan pedesaan dan 862 pengemudi becak motor yang menerima voucher BBM angkutan desa. Mereka juga menerima bantuan sebesar Rp450 ribu.
Baca Juga: Pilkada Serentak Mendatang, Bansos Jadi Perkara Utama untuk Diawasi
"Terdapat 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp450 ribu. Sedangkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dan penjual dalam jaringan diberikan kepada 930 orang berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp300 ribu," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain bantuan tunai, kata dia, Pemkab Sidoarjo memberikan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) kepada 2.206 orang dan pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3.000 kilogram serta bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
"Pemkab Sidoarjo juga membagikan sembako sebanyak 7.500 paket dalam bangunan sosial penanganan dampak inflasi kali ini," tuturnya.
Ia mengatakan bantuan sosial tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).
Baca Juga: Jawaban Risma Usai Ditanya Minim Peran Saat Membagi Bansos
"Ini merupakan petunjuk dari pusat bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum peruntukannya untuk dukungan tingkat bawah dengan pemberian bansos kurang lebih Rp4,6 miliar," katanya.
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
