Optika.id - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid merespons cuitan Said Didu soal aadanya pengusaha batu bara yang menawarkan dana besar kepada partai agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) dari koalisi yang sudah dijajaki oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya kira narasi Pak Said Didu dkk ini on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid dalam keterangan di media, Kamis (27/10/2022).
Baca Juga: PKS Ungkap Alasan Pilih Suswono Jadi Cawagub RK di Pilgub Jakarta
Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN sebelumnya menulis jika PKS sempat ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik diri dari dukungan koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
Adapun cuitan Didu tersebut dicuitkan usai mengutip akun @maspiyuaja dengan mencantumkan tautan berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan [dari koalisi]," tulis @msaid_didu menanggapi cuitan warganet.
dibocorkan sendiri oleh Kholid bahwa pihaknya sudah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah kursi menteri di kabinet. Dia mengungkapkan bahwa PKS pun pernah mendapat tawaran untuk masuk ke dalam parlemen pada periode pertama serta awal periode kedua dari pemerintahan Joko Widodo.
"Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," papar Kholid.
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
menurut Kholid, keputusan ini sudah sesuai berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang notabene merupakan keputusan tertinggi di internal partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faktanya, sebagai partai oposisi, keputusan MMS tetap berada di luar pemerintahan. Ada atau tidaknya tawaran,keputusan MMS ke-7 sifatnya mengikat bagi pimpinan dan semua anggota bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan.
saat ini, PKS diketahui tengah melakukan penjajakan dan menjalin komunikasi intensif antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk sepakat membangun koalisi. Sementara Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat bakal Capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini. Namun, menurut AHY dan Surya Paloh, koalisi akan diumumkan menunggu momentum saja.
Baca Juga: Warga DKI Jakarta Sangat Kecewa Usai PKS, NasDem, PKB Tak Dukung Anies!
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
