Optika.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan jika ada upaya mengadu domba di internal partai tersebut. Adapun upaya adu domba yang paling kentara yakni terkait hembusan isu dukungan Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.
"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," katanya dalam keterangan di media, Senin (31/10/2022).
Baca Juga: PDI-P All Out Menangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim
Ganjar mengklaim jika dirinya dan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik (parpol) yang memahami secara betul terkait aturan dan relasi teknis di parpol.
Dia menegaskan jika ide mengusung Jokowi sebagai ketum PDIP merupakan ide yang ngawur dan bersumber dari imajinasi seseorang yang tidak mengerti aturan di PDIP.
"Yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," ujarnya.
Terkait dengan suksesi ketua umum, kongres partai sudah mengaturnya sendiri sehingga ide untuk menempatkan Jokowi sebagai pemegang tampuk kepemimpinan PDIP berikutnya, tidaklah benar.
Maka dari itu, Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
Juga perlu dicermati apakah ide tersebut bersumber dari pribadi atau seruan orang/golongan. Sejak awal, ujar Ganjar, partai sudah mendukung Presiden Jokowi dalam pemerintahan sebagai kepala negara.
Baca Juga: Anies dan Ganjar akan Hadir dalam Pelantikan Prabowo-Gibran Minggu Besok
Tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, dia menilai jika sudah ada nuansa penumpang gelap dan adu domba juga sudah mulai tercium pada kejadian beberapa waktu yang lalu ketika ada sekelompol orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.
Dirinya meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," jelasnya.
Baca Juga: PDIP: Ada Pihak yang Akan Cawe-Cawe di Pilkada Mendatang
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
