Optika.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun KPU daerah agar selalu mawas terhadap potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di wilayah kerja mereka. Peringatannya tersebut bukan tanpa alasan sebab dia berkaca dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat pejabat KPU yang korupsi.
"Saya meyakini tugas KPU dan KPUD memiliki potensi risiko yang besar. Menurut data yang terkumpul di sistem online direktori putusan Mahkamah Agung dari 2014 hingga 2020, kasus korupsi anggota KPU dan KPUD terkait pengadaan barang/jasa mencapai 44 kasus," kata Hendrar ketika memberikan sambutan usai menandatangani nota kesepahaman antara LKPP dan KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Baca Juga: Ony-Antok Sudah Pasti Lawan Kotak Kosong (Lagi) di Pilbup Ngawi
Hendrar menyebut jika pengadaan barang dan jasa pemilu ini memang merupakan titik rawan korupsi yang strategis. Akar masalahnya, ujar Hendrar, bukan hanya soal integritas saja melainkan ada kemungkinan pejabat KPU yang tidak paham terkait dengan aturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, Hendrar berharap agar dengan penandatanganan nota kesepahaman antara LKPP dengan KPU RI bisa mencegah terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan begitu, pejabat KPU bisa menjalankan tugas tanpa perlu was-was.
Dalam momen tersebut, Hendrar juga menyampaikan harapannya soal dampak Pemilu 2024 nanti terhadap perekonomian Indonesia. Terutama, dampak positif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga koperasi.
"Yang menarik menurut catatan statistik, dampak pemilu pada pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Tapi, pemilu tetap dapat memiliki kontribusi menggerakkan ekonomi dan meningkatkan konsumsi secara agregat," ujarnya.
Baca Juga: Meneropong Pilkada Sidoarjo: Ujian Kepercayaan Publik
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari tidak membahas lebih lanjut soal potensi korupsi ketika memberikan sambutan seusai Hendrar. Dirinya hanya menyampaikan bahwa pengadaan logistic pemilu merupakan salah satu pengeluaran terbesar KPU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Logistik yang paling utama adalah surat suara dan formulir perhitungan surat suara. Hasyim menegaskan, dalam pengadaan dua logistik pemilu itu, pihaknya mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
"Pengadaannya juga tidak dipusatkan di Jakarta," dalihnya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
