Optika.id - Sebanyak Rp278 triliun dana APBD masih mengendap di perbankan. Melihat hal demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah di wilayah masing-masing untuk segera membelanjakan dana tersebut untuk memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian. Baik skala lokal maupun nasional.
"Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota; ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat; tetapi uang kita sendiri yang ditransfer ke daerah-daerah justru tidak dipakai," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Baca Juga: Jika Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet Jokowi, Apa yang Akan Terjadi?
Dia juga mengingatkan bahwa pada Rabu (30/11/2022) pagi, Menteir Keuangan Sri Mulyani telah memberikannya data soal dana APBD tersebut. Dari data yang dia terima, ada sekitar Rp278 triliun dana pemerintah (Pemda) yang masih tersimpan di bank hingga akhir November 2022.
Jokowi menganggap jika dana sebanyak Rp278 triliun tersebut memiliki nominal yang fantastis apabila hanya disimpan di bank saja. Padahal, apabila dana tersebut dibelanjakan sesuai kebutuhan maka akan mendongkrak perekonomian di daerah. Terlebih, di tengah situasi perekonomian global yang sedang layu.
Sudah semestinya, kata Jokowi, stimulus fiskal berupa dana dari APBD segera dicairkan untuk memacu kegiatan ekonomi masyarakat.
"Saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), tolong ini cek satu per satu, ada persoalan apa," sambung Jokowi.
Di sisi lain, dia mempertanyakan alasan mengapa dana APBD yang mengendap di bank pada akhir November 2022 meningkat jadi Rp278 triliun. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya dana APBD untuk daerah yang mengendap di bank pada periode serupa hanya sekitar Rp210 trilun hingga Rp220 triliun saja.
Baca Juga: Dana Desa Masih Jadi Bahan Kampanye Menggiurkan Ketiga Paslon
Ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini. Biaya uang itu gede banget," tutur Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, dia juga menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat baru sebesar 76%. Sedangkan, belanja daerah baru 62% saja. Untuk itu, dirinya meminta agar realisasi belanja daerah segera digenjot agar manfaatnya bisa terasa di seluruh lapisan masyarakat, baik itu kegiatan ekonomi, maupun kondisi sosial mereka.
"Ini sudah Desember lho, besok (Kamis) sudah Desember; hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini keliru besar," tegas Jokowi.
Baca Juga: Janji Cak Imin, Berikan Dana Rp 5M per Desa
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
