Optika.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi mewanti dengan tegas bahwa pola kampanye yang lebih menjurus ke pencitraan ketokohan individu saat kampanye Pemilu 2024 patut diwaspadai. Sebab, ujarnya, hal tersebut berpotensi memicu terjadinya politik transaksional.
Baca Juga: Ony-Antok Sudah Pasti Lawan Kotak Kosong (Lagi) di Pilbup Ngawi
"Hal itu menjadi potensi munculnya politik transaksional, seperti suap politik atau politik uang yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/12/2022) malam.
Menurut Puadi, orientasi ketokohan memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap pola pembiayaan kampanye. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki kecenderungan untuk mengandalkan sumber pembiayaan dari individu daripada dari organisasi pengusung atau partai politik.
"Dalam praktiknya, apa yang dicatat dan dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye oleh peserta pemilu tidak mencerminkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu," ucap Puadi.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Sementara itu, dia juga menyoroti terkait peranan akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditugaskan mengaudit dana kampanye dan melakukan audit hanya sebatas pada dana sumbangan yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Menurut Puadi, peranan akuntan publik tadi kurang menjangkau pada kegiatan atau pengeluaran riil yang dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Dana siluman tidak terdeteksi. Jumlahnya tidak seimbang dengan data yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Ke depan Bawaslu akan merancang kerangka pengawasan terhadap persoalan tersebut," ungkapnya.
Baca Juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
Puadi menegaskan, peserta pemilu harus mengutamakan ide-ide dan program ketika melakukan kampanye pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Sebab, pada pemilu sebelumnya, kampanye lebih mengarah kepada pencitraan ketokohan individu.
"Saya berharap pada pemilu dan pemilihan ke depan ada perubahan pola kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
