Optika.id - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) kembali memberikan penghargaan kepada lembaga publik di Indonesia. Pada kategori partai politik, hanya terdapat lima partai politik yang mendapatkan predikat partai politik informatif, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PKB.
Baca Juga: Peta Politik Kekuatan Partai Pemilu di Surabaya
Pada tahun ini, Partai Demokrat untuk ketiga kalinya kembali menerima penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KIP-RI, Donni Yusgiantoro kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya di Atria Hotel, Gading Serpong, Tangerang, Rabu (14/12/2022).
Ketum Partai Demokrat AHY menyampaikan rasa syukurnya atas kembalinya Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang informatif. Kami mengucapkan apresiasi kepada Ketua dan Komisioner KIP-RI yang telah memberikan penganugerahan kepada Partai Demokrat pada tiga tahun terakhir ini.
"Sebagai partai yang demokratis dan terbuka, Alhamdulillah Partai Demokrat kini telah bertransformasi menjadi smart party yang juga berpartisipasi aktif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Kami juga ingin terus memperjuangkan hak publik untuk tahu (the right to know) yang dijamin dalam konstitusi, katanya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan, rasa terima kasih kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Demokrat yang didukung seluruh struktur Partai Demokrat yang telah bekerja keras mempertahankan predikat Partai Demokrat sebagai partai yang informatif.
Baca Juga: Perolehan Sementara Partai Politik Terkuat di Jatim Versi Real Count Pemilu
Namun, ia juga mengingatkan agar semua unsur partai tidak cepat berpuas diri dan terus berkontribusi dalam membangun bangsa, khususnya untuk mendukung KIP-RI pada upaya keterbukaan informasi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ketua KIP-RI Donny Yusgiantoro mengatakan dari 372 lembaga publik yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi setiap tahunnya, pada tahun 2022 ini hanya 122 lembaga publik yang berhak mendapatkan predikat informatif.
Adapun untuk mencapai kategori informatif, penilaian harus mencapai nilai 90-100. Kemudian, di bawahnya kategori menuju informatif mendapatkan nilai 80-89.9, cukup informatif dengan nilai 60-79.9, kurang informatif dengan nilai 40-59.9, dan tidak informatif kurang dari 39.9.
Baca Juga: Migrant Care Temukan Penggelembungan Suara 190 Persen di Dapil Jakarta II
Sebanyak 372 lembaga publik tersebut dibagi dalam tujuh kategori klaster lembaga; Partai Politik, Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LN/LPNK), Lembaga Non-Struktural, BUMN, Pemerintahan Provinsi, dan Perguruan Tinggi Negeri.
Acara ini dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, pimpinan parpol, gubernur, direksi BUMN, dan perwakilan kementerian serta pimpinan lembaga publik lainnya.
Editor : Pahlevi
