Optika.id - Abdul Mu'ti Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para tokoh elite politik menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tiga periode.
Baca Juga: Haedar Nashir Hadiri Milad Seabad RS PKU Muhammadiyah Surabaya
"Sebaiknya para elit tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden tiga periode," Mu'ti dalam cuitan akun Twitternya @Abe_Mukti, Sabtu (17/12/2022).
Mu'ti mengatakan ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah jelas mengatur hanya dua periode. Karenanya, sudah tidak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945.
Ia juga memoertegas Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa jabatannya lagi.
"Atau menjabat tiga periode," dalam cuitannya. Melihat itu, Mu'ti meminta para elit yang memegang jabatan di lembaga negara harus menjadi contoh melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Mereka hendaknya bersikap arif-bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan," kata Mu'ti.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini dihembuskan lagi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia mengatakan itu saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Muhammadiyah Ungkap DPR Tak Seharusnya Beda dengan Putusan MK, Ini Bisa Gaduh!
Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
Namun, Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia juga menegaskan tidak meminta Pemilu 2024 untuk ditunda. Pelbagai pihak, termasuk PDIP baru-baru ini sudah menolak usulan Bamsoet tersebut.
Editor : Pahlevi
