Optika.id - Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro mengingatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kepemimpinannya yakni menyiapkan segala sesuatunya agar penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bukannya sibuk endors capres sana sini dan menimbulkan berbagai wacana dan opini di masyarakat.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Pak Jokowi ini sudah dua periode,berniatlahkhusnul khotimah.Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar Pemilu 2024 itu sukses. Jadi, bukan merekrut calon presiden; bukan, kata Siti Zuhro dalam diskusi Merangkum 2022, Menyambut 2023 yang diselenggarakan Survei KedaiKOPI di Jakarta, Minggu (18/12/2022).
Adapun tugas menyiapkan Pemilu Serentak 2024 agar berjalan dengan sukses tersebut salah satunya yakni menjaga lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR dan DPD serta lembaga penyelenggara Pemilu tidak memunculkan persepsi ketidakpastian di publik. hal tersebut dilakukan agar mereka tidak pincang dan gaduh sendiri.
Maka dari itu, dia mengingatkan kepada Jokowi agar meredam wacana tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga usulan penundaan pemilu agar tidak menimbulkan kegaduhan berlarut-larut di masyarakat. Mulai dari pejabat tinggi, hingga relawannya. Perempuan yang akrab disapa Wiwik itu juga mendesak Jokowi untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah.
Nah, ini antara lain yang menurut saya mungkin memang Pemerintah harus merapikangituya, langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar pemilu itu sukses, imbuhnya.
Siti Zuhro mneilai jika dinmaika politik yang terjadi pada tahun depan berpotensi menentukan kondisi penyelenggara Pemilu 2024. Sebab, 2023 merupakan kawah bagi elemen politik dan masyarakat yang mana praktik pemilu pada 2024 akan menyatukan tiga pemilu sekaligus seperti pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada serentak.
Adapun dinamika politik tahun 2022 yang akan segera berakhir ini dipandang akan melandasi dinamika politik tahun 2023 nanti. Politik 2022 ini menurut Siti Zuhro sudah mulai hangat akan eksistensi komunitas dengan nama relawan dan banyaknya deklarasi yang muncul seperti deklarasi pilpres oleh koalisi, maupun relawan.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Tak lupa, dia mewanti-wanti adanya adu domba politik identitas yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat menjelang tahun politik tahun depan. Menurutnya, bahaya laten yang perlu dirisaukan yakni justru kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap para elite dan pemimpin politik dapat menjaga stabilitas demi Pemilu 2024 berkualitas dan berkeadaban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi tersebut, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menilai Jokowi harus fokus dalam mempersiapkan Pemilu secara matang.
Harus memberikan kesempatan pada semua putra terbaik bangsa untuk maju menjadi calin pemimpin sehingga tidak punya bias, ujar Sudirman.
Menurutnya, tidak baik orang yang berkuasa sedangkan masa jabatannya hampir selesai namun menunjukkan kecenderungan kepada tokoh tertentu. Sudirman juga mempertanyakan soal kepatutan langkah Jokowi itu.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Apakah dilarang hukum? tidak juga tetapi kembali kepada soal kepatutan, ucap dia.
Namun, Sudirman menyebut sejauh ini Jokowi belum secara langsung menyampaikan nama tokoh yang didukungnya sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Selama ini tidak pernah menyebutkan nama secara eksplisit untuk condong kepada siapa gitu, tutur Sudirman Said.
Editor : Pahlevi
