Optika.id - Politikus PKB, Luqman Hakim menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa serta merta disalahkan apabila ada koalisi partai politik (parpol) yang mendukung calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) gagal dibentuk.
Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Menurutnya, tugas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara hanyalah memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada 2024 nanti.
"Melaksanakan siklus pemilu lima tahun sekali adalah perintah konstitusi. Itu tugas presiden," ujar Luqman kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Adapun ketika disinggung soal koalisi antar partai politik, dia menyebut jika kewenangan tersebut, yang lebih berhak mengatur yakni pengurus parpol sendiri, tanpa intervensi dari siapapun.
"Soal seseorang bisa atau gagal menjadi capres, ya itu tergantung bagaimana dia melakukan upaya-upaya mendekati parpol yang secara konstitusional punya kewenangan mencalonkan," ucap Luqman Hakim.
Kendati demikian, sekalipun Jokowi melakukan serangkaian maneuver untuk mengintervensi formasi koalisi antar parpol dan capres cawapresnya pada 2024 nanti, tetap saja menurut Luqman hal tersebut tak bisa disalahkan begitu saja.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
"Karena nanti Pak Jokowi bisa dengan mudah bilang bahwa koalisi dan pencapresan bukan urusan dia, tapi urusan para ketua umum partai politik, sebagaimana perintah konstitusi," kata Luqman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait tudingan Jokowi yang melakukan maneuver capres cawapres dan melakukan intervensi parpol, menurut Luqman yang anggota Komisi VIII DPR RI ini hal tersebut merupakan persepsi politik. Baginya, setiap individu berhak memiliki persepsi tertentu. Bahkan, sekarang pun menurutnya pasti ada sebagian kalangan yang memiliki persepsi bahwa Jokowi cukup aktif dan serius untuk mempengaruhi formasi koalisi dan capres cawapres 2024 nanti.
"Dan, persepsi yang dimiliki sebagian orang, tidaklah cukup menjadi alat bukti hukum untuk menyalahkan siapa pun, termasuk Presiden Jokowi," ucapnya.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Sebagai informasi, Jokowi sebelumnya mengklaim sering dijadikan sebagai kambing hitam, tak terkecuali pada tahapan Pilpres 2024 nanti. Dia mengaku khawatir apabila ada parpol yang gagal melakukan koalisi, malah dirinya dituduh sebagai biang kerok kegagalan parpol tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan, koalisi parpol di Pilpres 2024 bukanlah urusan Istana. Menurutnya, Jokowi tak perlu takut disalahkan kecuali terlibat aktif dalam urusan jegal-menjegal capres-cawapres.
"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," ujar Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12/2022) lalu.
Editor : Pahlevi
