Optika.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS tidak berkomentar ketika ditanya soal wacana kocok ulang atau reshuffle terhadap dua menteri NasDem yang diusulkan PDIP.
Baca Juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Ketua Departemen Politik PKS Nabil Fauzi mengatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya jika ada pihak yang mengusulkan untuk mengevaluasi menteri tertentu, hal itu sah-sah saja.
"Jadi soal siapa yang menyuarakan atau menyarankan soal reshuffle itu sah-sah saja. Termasuk soal menteri mana yang perlu dievaluasi," kata Nabil, Senin (26/12/2022).
Namun begitu, dia menilai evaluasi mestinya dilakukan presiden terhadap semua menterinya. Sebab kinerja menteri sepenuhnya merupakan tanggung jawab presiden.
Sehingga, kegagalan kinerja seorang menteri secara tak langsung juga wajah kegagalan presiden.
"Jika ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka secara tidak langsung itu kegagalan presiden. Presiden yang memegang tombol kendali penuh pemerintahan," katanya.
Nabil juga mengingatkan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tersisa kurang dua tahun. Dengan waktu itu, Presiden mestinya fokus menuntaskan seluruh janji kampanye, alih-alih melakukan kegaduhan politik.
"Jangan justru rakyat dipaksa menikmati kagaduhan-kegaduhan yang tidak perlu," katanya.
Sedangkan dari kubu Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik.
Baca Juga: PKS Sebut Indonesia Tak Ada Oposisi, Yang Mengontrol DPR
Permintaan itu disampaikan Kamhar merespons pernyataan Djarot yang menyatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden.
"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata Kamhar, Senin (26/12/2022).
Ia bilang, penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi dan tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun demi menjaga maruah presiden dan lembaga kepresidenan.
Menurut Kamhar, Djarot semestinya mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas.
Baca Juga: Surya Paloh Kembali Jadi Ketum, Ingin Kader Tak Ganggu Parpol Lain!
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," tutur Kamhar.
Diketahui, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengusulkan agar Presiden mengevaluasi dua menterinya dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan Djarot menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle.
Pernyataan Djarot menuai kritik dari politikus NasDem Irma Surya Chaniago. Dia meminta Djarot tak asal bicara.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma, Sabtu (24/12/2022).
Editor : Pahlevi
