Optika.id - Saat ini, negara Indonesia sangat sulit untuk mencapai kata Demokrasi, menuju tahun politik 2024 mendatang, negara Indonesia masih memiliki permasalahan dalam hal-hal Ekonomi seperti memiliki hutang, tidak berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.
Baca Juga: Kritik Program Makan Siang Gratis: Tidak Realistis dan Rentan Dikorupsi
Demokrasi di era reformasi sekarang semakin mundur semakin rusak dan terus mengkhawatirkan indeks. Kondisi seperti ini menyimpulkan bahwa trend demokrasi Indonesia sejak tahun 2004 mengalami kemunduran. Hal ini berdasarkan research dari para akademisi, sehingga dalam proses transisi seringkali mengalami kesusahan.
"Sekarang, memutuskan APBN, yang tau semua persoalan itu adalah Oligarki itu, ketika aparat menangkap orang-orang, dia bagian dari koalisi. Menurut saya, perpu yang membikin defisit 5 persen 6 persen termasuk semena-mena. Pendapatan kita tidak cukup untuk mebiayai keperluan kita, sudah tidak cukup, utang kita juga banyak untuk menambal deficit kebutuhan primer itu," ungkap Didik J Rachbini, Senior Ekonom INDEF dalam sesi acara Diskusi Publik, Kamis (5/1/2022).
"Pada akhirnya, sumber sumber justifikasi itu dilakukan lalu DPR tidak memberikan kekuasaan apa-apa, rencana-rencana itu cukup besar dan beruntung pada tahun sekarang ini ada durian runtuh, deficit berkurang dari 800 triliun menjadi 450 triliun. Perencanaan seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Melemah di Tahun Pemilu?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Semakin bertambahnya tahun, utang pemerintah pusat semakin naik, sampai tahun 2022 sekitar 7500 triliun, dari BUMN sekitar 2000-3000. Implikasinya kepada APBN, sehingga penarikan utang tahun 2022, mungkin 1000 atau kurang dari 1000. APBN semakin tahun juga semakin naik jika diperbandingkan. Apalagi tahun 2023 yakni sebesar 3016, politik yang sekarang luar biasa merusak demokrasi, implikasinya akan berat sehingga menimbulkan banyak kerusakan dari seluruh komponen-komponen ekonomi yang berhubungan dengan politik.
Defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran yang kurang matang, akhirnya kondisi politik saat ini perlahan merusak peran-peran suatu sistem. Tidak hanya itu, semakin bertambahnya tahun, semakin banyak tantangan yang harus dilakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian politik Indonesia.
Baca Juga: Fokus Para Capres Berantas Stunting, Pengamat Sebut Janjinya Belum Kuat
"Di negara kita Indonesia telah terjadi kelemahan fondasi, kalau kita ingin membangun Gedung pencakar langit maka pondasinya harus kuat seperti pohon yang semakin menjulang tinggi, itu akar akarnya harus kokoh mencekram langit. Negara kita ini pondasinya makin lama makin buruk dan hasilnya ekonomi ya tumbuh, tetapi masih terbilang kecil," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
