Optika.id - Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mikhael Benyamin Sinaga menjelaskan jika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Undang-Undang Kepemiluan sangat krusial. Pasalnya, apabila MK mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, maka banyak anak muda yang bakal golput atau memilih untuk tidak memilih.
Baca Juga: PDI-P All Out Menangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim
Dia menilai, sistem proporsional tertutup tersebut bertentangan dengan semangat anak muda yang kian melek serta antusias terhadap politik.
Keputusan MK kali ini sangat krusial, kalau ini dikabulkan besok apa lagi? Pemilihan presiden lewat DPR? Semua anak muda sepakat, kembali ke sistem tertutup ini kemunduran. Apa MK nanti mau tanggung jawab kalau pada golput semua?" ujar Mikhael kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).
Adapun pada dua pemilu terakhir, ujar Mikhael, partisipasi pemilih muda kian menanjak. Anak muda saat ini sudah mulai awas dan terjun ke dunia politik. Baik sebagai kader, simpatisan maupun pendukung partai politik.
Baca Juga: Meneropong Pilkada Sidoarjo: Ujian Kepercayaan Publik
"Saya minta elite jangan khianati semangat itu hanya karena takut jabatannya hilang," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga menyinggung hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada tanggal 8 hingga 13 Agustus 2022 silam yang menunjukkan jika partisipasi pemilih muda di Indonesia kian meningkat dari pemilu periode 2014 hingga pemilu 2019 yang lalu. Pada pemilu 2014 silam, sebanyak 85,9% anak muda mengaku memilih calon yang dijagokannya. Sedangkan pada Pemilu 2019 persentase pemilih meningkat menjadi 91,3ri total responden yang berusia 17-39 tahun saat survei dilaksanakan.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Sebelumnya, sebanyak delapan partai politik mufakat untuk sepakat dalam menolak sistem proporsional tertutup pada pemilihan anggota legislative (pileg) 2024 nanti. Sikap kedelapan parpol tersebut bertolak belakang dengan PP Muhammadiyah dan PDIP yang mendorong sistem ini kembali dipakai dengan berbagai alasan.
Menurut PDIP dan Muhamadiyah, sistem proporsional terbuka sarat masalah. Mulai dari politik uang, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan.
Editor : Pahlevi
