PDIP: Penerapan Sistem Pemilu Diputuskan MK, Konsolidasi 8 Parpol Cuma Hore-Hore Saja

Optika.id - Ketua Bappilu PDIP, Bambang Pacul, memberikan tanggapan soal sikap 8 parpol parlemen yang menolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

Baca Juga: Sampai Kini, PDIP Masih Belum Tentukan Posisi Pemerintahan

Pacul menilai pembicaraan terkait sistem proporsional tertutup yang didorong PDIP, merupakan hal yang lumrah. Jika ada penolakan, kata dia, serahkan pada MK untuk memutuskan.

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo [Silakan]. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini [Pernyataan sikap 8 parpol] saja hanya untuk hore-hore saja," kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Pacul menjelaskan pembahasan soal sistem proporsional terbuka adalah bukti bahwa masyarakat harus selalu menajamkan pola pikir.

"Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya bahasanya Bung Karno kita tidak blenggem. Kita harus selalu berpikir. Think and rethinking. Terus ditajamkan," imbuhnya.

Baca Juga: Usai Mendaftar Lewat PDIP, Eri-Armuji Merapat ke PKB

Sebelumnya, 8 partai politik di Parlemen menggelar konferensi pers di Gedung DPR untuk menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Konferensi pers dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

"Disepakati bahwa suara dari delapan fraksi itu setuju tetap berada pada posisi menerapkan sistem proposal terbuka pada pemilu tahun 2024," kata Doli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca Juga: Gayus PDIP: Semoga Gugatan Diterima Agar Pelantikan Batal

Sebelumnya juga, Delapan parpol yang berada di Parlemen menolak sistem pemilu proporsional tertutup yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya PDI Perjuangan --partai di parlemen-- yang mendukung sistem tersebut.

Pembacaan sikap bersama disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita, ujar Airlangga di Kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Editor : Pahlevi