Optika.id - Titi Anggraini selaku Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menduga jika wacana penundaan pemilu sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu agar mengalihkan perhatian terhadap kualitas tahapan pemilu.
Baca Juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
Dirinya mengingatkan agar masyarakat tidak terkecoh dengan isu-isu tersebut dan kembali mengawasi jalannya tahapan pemilu. Hal tersebut dilakukan karena mayoritas masyarakat Indonesia lebih senang dengan hal-hal yang berbau kontroversi dan spekulatif.
Jangan-jangan ada skenario, yang memang untuk membuat kita tidak membahas perkembangan kualitas tahapan pemilu, malah lebih asik bicara yang hal-halnya spekulatif, kata Titi saat diskusi OTW 2024 Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Munculnya wacana penundaan pemilu pun disayangkan oleh Titi. Pasalnya, hal tersebut telah mengalihkan fokus publik terhadap perbincangan soal gagasan pemilu. Bahkan, sudah terlihat jika saat ini nyaris tidak ada lagi diskusi mengenai kualitas penyelenggaraan tahapan pemilu beserta pihak penyelenggara.
Baca Juga: KPU Amati Putusan MK dan Akan Konsultasi dengan DPR RI
Padahal selalu dahulu tiap bicara kita evaluasi saat 2019, bagaimana kita keluar dari jebakan politik polarisasi disintegratif, kita diajak bicara politik gagasan, ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia pun merasa miris sebab hingga hari ini para elite negeri ini tidak mengarahkan pandangannya pada persoalan terkait adu gagasan. Dia memandang jika saat ini pertemuan-pertemuan yang digelar oleh para elite tersebut merupakan ritual belaka untuk mencapa konsensus koalisi pencalonan semata.
Baca Juga: KPU Diimbau Laksanakan Putusan MK Guna Menjaga Demokrasi!
Seharusnya, sambungnya, masyarakat saat ini juga turut dibawa masuk ke berbagai persoalan yang semestinya dapat diberikan atensi lebih sehingga masyarakat juga berpartisipasi secara aktif. Di sisi lain, hal tersebut juga berkaitan dengan integritas pemilu nantinya.
Hanya berkutat soal bagaimana mewujudkan angka, 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Kita belum diajak masuk ke partai peserta pemilu yang sudah ditetapkan KPU pada 14 Desember 2022 bawa apa untuk 2024, ujar Titi.
Editor : Pahlevi
