Optika.id - Hersubeno Arif dalam podcastnya di channel FNN (Forum News Network, FNN.co.id), Ahad, (26/2/2023), menduga pernyataan Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN (Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional), bakal mengerahkan 5.000 massa untuk demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), diduga sebagai bagian dari skenario dari penundaan pemilu 2024. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, bakal mengerahkan massa 5.000 orang setiap hari untuk menentang keputusan MK, Optika.id, Sabtu, (26/2/2023).
Baca Juga: Zulhas Ungkap Gibran Terbiasa Debat, Sudah Sangat Siap
Menurut Arif, sebelumnya Muhaimin Iskandar, biasa dipanggil Cak Imin, Ketum DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menyatakan negara bisa dalam kondisi darurat jika MK memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.
Dengan lugas Cak Imin katakan bahwa negara dalam bahaya bila MK kabulkan sistem pemilu proporsional ertutup (SPTp). Menurut Cak Imin, situasi politik akan dalam bahaya bila MK memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
"Tiga hari lagi akan ada keputusan MK, dan kalau itu keputusan MK itu bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan yang berbahaya. Politik dalam keadaan bahaya," katanya di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Menurut Arif pernyataan Cak Imin dan Zulhas saling berkaitan. Banyak orang heran tiba-tiba Zulhas berani bicara selantang itu: bakal demo setiap hari dengan massa sebesar 5.000 orang. Dan yang didemo adalah MK, bukan Pemerintah Jokowi karena pemerintah berada dalam barisan SPTb (sistem proporsional terbuka). Kata Arif, keputusan MK tentang SPTp sebagai pintu masuk penundaan pemilu.
Rupanya analisis Arif tentang keterkaitan antara keputusan MK dengan penundaan pemilu 2024 juga menjadi perhatian AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Ketum PD (Partai Demokrat). AHY menolak segala upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Maka dari itu, dia meminta kepada semua pihak aktif mengawal isu tersebut agar jangan sampai menjadi alibi untuk menunda Pemilu 2024.
"Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024. Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan pemilu hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pilpres tidak langsung," ujar AHY kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, saat dalam rapat kerja Komisi III bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di DPR, menduga ada sejumlah dana besar yang digunakan untuk agenda penundaan Pemilu 2024, Selasa (14/2/2023).
Lontaran Harman itu menjadi wacana ramai di media massa, meskipun tidak pernah kongkret wujudnya. Isu itu saat ini menjadi bermakna kembali setelah ada jalinan antara pernyataan Zulhas, Cak Imin, dan tentang kemungkinan diputuskan STPp.
Mereka Juga Yang Memunculkan Penundaan Pemilu
Jika kita telisik ternyata tokoh yang pernah melontarkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden setahun lalu sama dengan tokoh yang melontarkan kegawatan jika SPTp ditetapkan.
Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), melalui akun twitternya merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang menggaungkan wacana penundaan pemilu sejak tahun 2022.
Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi, begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Beberapa tokoh itu adalah (1) Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap, dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Tokoh kedua (2) Muhaimin Iskandar. Menurut Cak Imin banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
"Bedanya dia 110 juta, saya 100 juta," kata Muhaimin dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Baca Juga: Erick Thohir Sambangi Zulhas, Ada Apa ya?
Tokoh ke3 (3) Zulkifli Hasan. Zulhas setuju jika pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh (4) Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi itu setahun lalu getol menyuarakan wacana penundaan pemilu. Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.
"Karena begini, kita punya big data, saya ingin lihat dari big data itu kira-kira mengcover 110 juta. Iya, 110 juta. macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Tokoh ke 5 (5)Tito Karnavian. Mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
"UUD pernah diubah gak? Kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Saya mau tanya, UUD kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu pembukaannya, itu tabu, kitab suci tabu," kata Tito dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Tokoh ke-6 (6) Bahlil Lahadalia. Pada awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Tokoh ke-7 (7) Dea Tunggaesti. Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Diminta Mundur dari Ketua Umum PAN!
"Kami ssbagai pecinta dan pengagum pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung pak Jokowi memimpin Indonesia kembali. Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Bisa Jalan Berarah Dua?
Jika benar ada demonstrasi besar-besaran setiap hari untuk melawan MK atas keputusannya SPTp potensi chaos besar sekali. Demonstrasi itu mungkindimulai oleh parpol lalu mendorong mahasiswa, buruh, LSM, akademisi, organisasi sosial dan keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya. Jika demo itu berlangsung setiap hari dalam skala besar dan terjadi di Jakarta dan kota besar lainnya bisa menggoyahkan keamanan negara.
Mungkin awalnya arah demo ke MK. Melawan MK. berlangsung besar, luas, dan emosional. Jika itu terjadi, apakah rezim Jokowi bakal mengambil alih keadaan dengan menetapkan negara dalam kondisi darurat? Atau justru ikut melawan keputusan MK?
Demonstrasi besar, kerumunan massa emosional, perlawanan massa terhadap keputusan negara potensial perlawanan di arahkan pada banyak pihak. Susah mengarahkan gerakan mahasiswa hanya melawan MK dan tidak menohok rezim Jokowi. Apalagi antara Ketua MK dan Jokowi ada hubungan kekeluargaan. Begitu juga gerakan LSM, buruh, intelektual, dan kelompok masyarakat lain belum tentu hanya mengarah kepada MK saja.
Mungkin massa parpol diarahkan ke MK, tetapi massa lainnya tidak mungkin hanya ke MK. bahkan massa parpol yang besar bisa pula mengarah kemana-mana, termasuk ke Jokowi. Apalagi di sana ada parpol oposisi. Begitu juga kelompok masyarakat lainnya bisa tidak terikat oleh parpol.
Keputusan MK tentang sistem proporsional memang ditunggu masyarakat luas. Jika benar MK memutuskan SPTp maka kita tunggu: apakah Zulhas bakal memulai demo dengan 5.000 orang setiap hari? Memang heroik kedengarannya, tetapi kita tunggu realitanya. Jalan demonstrasi massa tampaknya bukan hanya satu arah, tetapi bisa banyak arah.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
