Optika.id - Saiful Huda selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Sekjen PKB) angkat bicara soal wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo akan Hadiri Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang
Pihaknya menyebut hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Partai Gerindra maupun dari pihak Ganjar sendiri. Oleh sebab itu, Huda memastikan jika ihwal calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) ini merupakan wewenang dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Prabowo Subianto selaku tim koalisi partainya.
"Belum dikomunikasiin sama PKB," kata Saiful Huda, Selasa (13/3/2023)
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan jika ada dua syarat utama yang harus dipenuhi untuk bisa berduet dengan Ketua Umum Prabowo Subianto pada kontestasi lima tahunan nanti.
Syarat pertama yang diajukan yakni Ganjar harus bersedia menjadi nomor dua sementara Prabowo menjadi calon presidennya. Dan yang kedua yakni duet tersebut harus mendapatkan restu dari ketua umum PKB sebab Partai Gerindra dan PKB telah menjalin koalisi politik.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Soroti Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat hal tersebut, Huda juga sepakat apabila Ganjar jadi berduet, maka harus mendapatkan restu dari Cak Imin terlebih dahulu dan tidak asal melangkah.
"Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait dengan skenario opsi ini. Pertama, Pak Prabowo harga mati harus capres. Kedua, soal Pak Ganjar jadi cawapres, itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin," tuturnya.
Baca Juga: Kado Awal Tahun: UMP Naik 6,5 Persen, Kesejahteraan Guru Meningkat Signifikan di 2025
Lebih lanjut Huda menegaskan jika pihaknya tetap menghormati keinginan dari adik kandung Prabowo Subianto tersebut. Hanya saja, dia juga menegaskan jika perihal capres cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Partai Gerindra dan PKB harus dikembalikan kepada keputusan koalisi melalui ketua umum masing-masing parpol seperti Prabowo dan Cak Imin.
"Jadi, opsi skenario Pak Hashim kita hormati, kita hargai, dan belum keluar dari skenario sejak dari awal. Karena Pak Hashim menegaskan Pak Prabowo sebagai capres syaratnya. Terkait dengan posisi usulan Ganjar, tetap harus mutlak persetujuan dari Cak Imin," ucapnya.
Editor : Pahlevi
