MPR Gelar Acara Focus Group Discussion (FGD) dengan Tajuk "Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia"

Optika.id - Wacana demokrasi memang selalu mendapatkan perhatian penting untuk dikaji berbagai pihak : politisi, akademisi, praktisi hukum, penyelenggara negara, bahkan penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah sistem, tentu demokrasi menjadi salah satu pilihan terbaik atas sistem negara-bangsa, namun demokrasi tidak serta merta sempurna, sebab memiliki kelemahan yang perlu menjadi pertimbangan bersama untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks sosiologis-budaya masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Waspada Ancaman Krisis Bukan Bualan Semata

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu pemilu menjadi ciri guna menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang demokratis. Bahkan, pendiri bangsa dalam naskah asli UUD 1945 mencantumkan kata pemilu. Namun keadaan awal revolusi Indonesia serta keadaangonta-gantikabinet memaksa pemilu harus dilaksanakan 10 tahun pasca kemerdekaan. Itulah pertama kali pemilu diselenggarakan yang syarat nilai: keragaman, kejujuran, kesederhanaan dan kedamaian.

Paham demokrasi yang dianut di Indonesia sendirimengalami beberapa fase, dimulai sejak demokrasi parlementer awal Indonesia merdeka hingga tahun 1959, demokrasi terpimpin yang sebagimana dikemukakan A. Syafii Maarif, menempatkan Soekarno sebagai ayah bagi Indonesia dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya. Dengan demikian demokrasi terpimpin Soekarno ini sejatinya keliru dan menjadi pengingkaran atas nilai demokrasi itu sendiri yakni absolutisme. Selain ini tak ada ruang kontrol sosialcheck and balancedari legislatif terhadap eksekutif.

Selanjutnya pencarian dan penjabaran dari demokrasi Indonesia masuk pada fase era reformasi hingga saat ini, yang meskipun sama-sama bertitel "Demokrasi Pancasila" terdapat perbedaan besar antara orde baru dan reformasi. Banyak sekali "batasan" dalam pelaksanaan demokrasi pancasila era orde baru oleh sebab itu lebih dikenal dengan sebutan demokrasi perwakilan, sedangkan dalam era reformasi justru ditemukan "kebebasan", sehingga disebut sebagai demokrasi langsung.

Maka dari itu, MPR mengadakan sesi Focus Group Discussion dengan mendatangkan 4 narasumber antara lain, Dr. Aribowo (Dosen Fisip Unair), Dr. Sulistyani Eka Lestari, Heru Susanto, Dr. Hesti Armiwulan S. Sesi FGD diadakan di Hotel Bumi Surabaya di Ruang Gadjah Mada tepat pada pukul 10.00 - 13.00 WIB. Diskusi tersebut membahas tentang Proses Demokrasi di Indonesia serta bagaimana cara menguatkan Sistem Demokrasi tersebut.

Baca Juga: Dana Daerah Mengendap, Wakil Ketua MPR: Bukti Kegagalan Pemerintah Salurkan Dana Pembangunan Daerah

"Sistemnya sudah sesuai dengan sistem sudah baik sudah positif, tapi begitu Pak Ari menyampaikan syaitonnya, inilah yang menurut kami harus dilakukan. Kenapa sekarang, Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, tapi kalau terminologi yang disampaikan itu Pilkada tentu kurang tepat. Mereka akan menjadi representasi pemilihan pusat, sehingga sebagai penyelenggara putusan umum menjalankan kewenangan presiden, itulah yang harus dipahamkan kalau mereka dipilih bukan hanya kepala daerah tetapi juga menaungi rakyat," ungkap Dr. Hesti Armiwulan S., S.H, M. Hum dalam sesi acara FGD bersama MPR RI seperti yang dikutip Optika.id, Kamis, (16/3/2023).

Pada era reformasi mulai dilaksanakan pemilihan langsung baik untuk memilih anggota DPR baik pusat maupun daerah, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai pada pemilihan kepala daerah langsung, yang mustahil ditemukan pada era orde baru. Inilah terobosan baru atas rumusan demokratisasi di Indonesia. Namun apakah ini akhir dari pencarian jati diri demokrasi Pancasila di Indonesia?

"Kalau diperhatikan, wakil bupati, wakil gubernur, wakil walikota tidak punya peran, salah satu peran penting adalah ketika salah satu tergeser. Sehingga baru bisa naik, kalau tidak, tidak mungkin bisa naik. Kemudian saya sepakat, demokrasi harus punya identitas, demokrasi pancasila, sistem kita presidensial sehingga MPR dipress perannya. Tapi kenyataannya kita lihat yang ada itu hanya MPR kemudian dihilangkan fungsinya dan kedudukannya sama dengan lembaga yang lain. Jika dilihat, kewenangan yang paling bagus adalah MK, kalau sekarang kedudukannya sama kalau dilihat dari kewenangannya ya itu MK yang paling berperan dalam hal apapun," tutur Hesti.

Baca Juga: MPR Dukung Pembangunan Pabrik Fraksionasi Plasma Pertama di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi pancasila versi orde baru, yang menurut M. Rusli Karim demokrasi pada rezim orde baru ini ditandai dengan dominannya peran ABRI, birokratisasi serta sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, inkorporasi lembaga non-pemerintah, hingga monolitisasi ideologi negara.

"Jadi, saya berpendapat bahwa DPD itu filosofinya adalah memecah keanggotaan MPR, kalau MPR dulu terdiri dari anggota DPR dan daerah, utusan golongan itu ikut Presiden kemudian dibawah ke MPR, sebaiknya utusan daerah ini dipilih oleh rakyat bukan oleh DPRD, demokrasinya berjenjang. Harusnya, DPD itu punya data khusus tapi posisinya tidak lagi menjadi lembaga terpisah, bahkan dari sisi keanggotaan apakah ketika provinsi bertambah apakah tetap kursinya berjumlah 4. Kalau kemudian berkembang terus bisa jadi kuncinya kan tidak boleh lebih dari 1/3 maka Dapilnya harus ditambah, tapi esensinya anggota DPD tidak punya ruang apapun, untuk mengusulkan ruang sendiri di MPR tentu akan luar biasa. Maka posisi MPR itu akan kuat, DPD punya peranan fokus untuk mengawal konstitusi tersebut. Proses demokrasi hanya pada prakteknya, bukan pada sistemnya bahkan Indonesia sudah banyak dapat pujian dari negara luar, tapi rusaknya adalah pada praktek penyelenggaraan negara," pungkas Hesti saat memberikan Closing Statement penutup dalam sesi acara FGD bersama MPR.

Editor : Pahlevi