Optika.id - DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/3/2023).
Baca Juga: Kabar Baik! Tak Ada Lagi Upah Dibawah 2 Juta Per Bulan
Pengesahan itu langsung menuai protes. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam waktu satu minggu ke depan, pihaknya akan mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yakni uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja.
Mungkin kami agak sedikit kesulitan karena nomor UU tersebut belum dikeluarkan, tapi kita akan coba sambil menunggu nomor kita akan majukan judicial review terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, ujar Iqbal dalam konferensi pers virtual seperti yang dipantau Optika.id, Jumat (24/3/2023).
Berikutnya, KSPI akan mengajukan aksi ke DPR. Dia berharap DPR juga bisa melakukan revisi terkait pengaturan yang dinilai kurang baik bagi buruh.
Baca Juga: Pro Kontra Cari Rekam Jejak Pekerja di Media Sosial, Etis atau Tidak?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, Iqbal mengatakan, partai buruh dan organisasi serikat buruh akan mempersiapkan mogok nasional. Aksi tersebut diklaim akan melibatkan 5 juta orang di 100.000 pabrik.
Mogok nasional ini akan dilaksanakan diantara bulan Juli Agustus karena kami menghormati bulan puasa dan idul fitri, terang Iqbal.
Baca Juga: DPRA Enggan Tampung Keluhan Buruh, FSPMI Aceh Ajak Warga Pilih Wakil Rakyat yang Benar
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna terdapat 7 fraksi DPR yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara itu, terdapat 2 fraksi yang menolak yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Editor : Pahlevi
